Intip cara pemerintahan Jokowi kembangkan ekonomi daerah
"Kita sinergi dan koordinasi untuk yakinkan ada stabilisasi ekonomi makro dan pengembangan ekonomi daerah."
Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi dan kerja sama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta.
Nota kesepahaman tentang koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan daerah ini merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijakan I (pertama) yang melibatkan pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
"Kita sinergi dan koordinasi untuk yakinkan ada stabilisasi ekonomi makro dan pengembangan ekonomi daerah. Melalui MoU ini juga berencana untuk lebih kuat dalam bertukar data dan info dan hasil analisis, sehingga bisa bermanfaat membawa inisiatif untuk pengembangan ekonomi keuangan daerah. Ini juga jadi dasar forum kerja sama ekonomi daerah. Sehingga di seluruh provinsi di Indonesia, akan ada forum kerja sama untuk pengembangan ekonomi keuangan daerah," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Jumat (22/4).
Nota Kesepahaman ini sekaligus menjadi dasar bagi pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang lebih solid dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan peran daerah yang semakin penting dalam perekonomian nasional sejak kebijakan desentralisasi daerah digulirkan pada tahun 1999. Peran daerah juga semakin strategis dengan terus meningkatnya jumlah alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang mendekati anggaran belanja Kementerian/Lembaga.
Sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengoptimalkan peran Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan penguatan pengelolaan keuangan di daerah.
Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam nota kesepahaman difokuskan pada tiga kegiatan strategis.
Pertama, sinkronisasi dan sinergi kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah melalui percepatan implementasi program reformasi struktural. Kedua, pertukaran data dan informasi serta analisis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Ketiga, pembentukan Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (Forum KEKD).
Melalui forum tersebut, berbagai isu strategis yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah akan dibahas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan atau arahan-arahan strategis bagi kepentingan daerah. Di samping itu, Forum KEKD tersebut diharapkan dapat lebih mengintegrasikan berbagai forum, kegiatan dan inisiatif terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan di daerah yang selama ini telah berjalan dengan baik.
Selain itu, nota kesepahaman tersebut juga mengatur peran strategis dari masing-masing lembaga dalam mendukung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
Bank Indonesia berperan dalam menyediakan data dan informasi serta analisis terkait dengan kondisi makroekonomi nasional dan daerah, dan menyediakan kajian strategis, pembahasan isu strategis dan usulan rekomendasi.
Kementerian Dalam Negeri berperan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan, mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan.
Sementara itu, Kementerian Keuangan berperan menyediakan data dan informasi serta analisis terkait dengan kebijakan fiskal, menyediakan analisis dan kajian strategis, dan usulan rekomendasi kebijakan terkait efektivitas kebijakan fiskal.
"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan keuangan di daerah," ujar Agus.
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang baik akan mampu mewujudkan pengelolaan fiskal daerah yang semakin sehat dan berkelanjutan serta mempercepat penyerapan anggaran daerah untuk proyek-proyek infrastruktur. Berbagai kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran yang terjadi selama ini diharapkan dapat diminimalkan.
Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat mendorong upaya perbaikan iklim usaha dan investasi daerah, peningkatan ekspor, percepatan program hilirisasi industri, serta penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, handal, dan efisien guna mendukung kelancaran transaksi keuangan pemerintah dan non-pemerintah.
Manfaat penting lainnya yang dapat diperoleh dari kerjasama ini adalah terkait dengan penguatan aspek perencanaan dan pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dapat dicapai melalui kegiatan pertukaran data dan informasi serta analisis ekonomi regional. Analisis perekonomian daerah yang komprehensif dalam bentuk Kajian Ekonomi Keuangan Regional (KEKR) oleh Bank Indonesia dan Kajian Fiskal Regional (KFR) oleh Kementerian Keuangan akan menjadi masukan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.
Kajian regional dari Bank Indonesia tersebut telah dilengkapi dengan pendekatan model makro spasial REMBI (Regional Macroeconomic Model of Bank Indonesia), analisis Growth Diagnostic, serta dukungan survei dan database ekonomi daerah yang lengkap.
Baca juga:
Kadishub sebut ada aturan bayar pajak, tarif ojek online bakal naik
Bos BI proyeksi April alami deflasi di kisaran 0,33 persen
Curhat pedagang, harga Jeruk Medan lebih mahal dari Jeruk Pakistan
Menteri Sudirman siap sanksi SKK Migas jika bersalah di temuan BPK
Bos BI blak-blakan soal kondisi ekonomi Indonesia terkini
Pemerintah kaji usulan insentif untuk pengelola blok migas
Harga sembako tak berubah meski BBM makin murah