Investasi bodong marak di daerah, OJK bakal bentuk perwakilan

OJK mengajukan anggaran operasional tahun depan sebesar Rp 3,8 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Mengingat, lembaga superbodi itu tidak hanya mengawasi industri keuangan besar dan lembaga keuangan mikro, tetapi juga mengedukasi dan melindungi konsumen.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad saat rapat kerja terkait anggaran OJK 2015 dengan Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Selasa (17/9) malam. Saat ini, kata dia, OJK masih mengikuti pola pemikiran Bank Indonesia. Di mana, perwakilan OJK hanya ada di daerah dengan jumlah bank signifikan. Belakangan, pola ini memunculkan celah dalam perlindungan konsumen.

Banyak kasus investasi bodong yang merugikan masyarakat terjadi di daerah yang tidak ada perwakilan OJK. "Seperti di Indonesia Timur. Sekarang ini perwakilan OJK tidak ada di Maluku Utara, Bangka Belitung, Sulawesi Barat."

Terkait itu, OJK mengajukan anggaran operasional tahun depan sebesar Rp 3,8 triliun, sebanyak Rp 250 miliar bakal digunakan untuk membangun kantor perwakilan di daerah. Dari anggaran Rp 3,8 triliun, sebanyak Rp 1,9 triliun berasal dari APBN 2015, sisanya Rp 1,8 triliun dari pungutan industri keuangan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto memperkirakan penyerapan anggaran OJK akhir tahun ini sebesar 92,1 persen dari total pagu anggaran Rp 2,4 triliun. Per 1 September, realisasi penyerapan anggaran OJK baru mencapai 43,5 persen. "Sebagian besar kontrak dari pengadaan barang dan jasa pembayaran jatuh tempo akan jatuh di akhir tahun."