Investasi bodong marak di daerah, OJK bakal bentuk perwakilan
OJK mengajukan anggaran operasional tahun depan sebesar Rp 3,8 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Mengingat, lembaga superbodi itu tidak hanya mengawasi industri keuangan besar dan lembaga keuangan mikro, tetapi juga mengedukasi dan melindungi konsumen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad saat rapat kerja terkait anggaran OJK 2015 dengan Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Selasa (17/9) malam. Saat ini, kata dia, OJK masih mengikuti pola pemikiran Bank Indonesia. Di mana, perwakilan OJK hanya ada di daerah dengan jumlah bank signifikan. Belakangan, pola ini memunculkan celah dalam perlindungan konsumen.
Banyak kasus investasi bodong yang merugikan masyarakat terjadi di daerah yang tidak ada perwakilan OJK. "Seperti di Indonesia Timur. Sekarang ini perwakilan OJK tidak ada di Maluku Utara, Bangka Belitung, Sulawesi Barat."
Terkait itu, OJK mengajukan anggaran operasional tahun depan sebesar Rp 3,8 triliun, sebanyak Rp 250 miliar bakal digunakan untuk membangun kantor perwakilan di daerah. Dari anggaran Rp 3,8 triliun, sebanyak Rp 1,9 triliun berasal dari APBN 2015, sisanya Rp 1,8 triliun dari pungutan industri keuangan.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto memperkirakan penyerapan anggaran OJK akhir tahun ini sebesar 92,1 persen dari total pagu anggaran Rp 2,4 triliun. Per 1 September, realisasi penyerapan anggaran OJK baru mencapai 43,5 persen. "Sebagian besar kontrak dari pengadaan barang dan jasa pembayaran jatuh tempo akan jatuh di akhir tahun."
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Mengapa Jokowi menekankan pentingnya investasi sekarang untuk IKN? Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang," tegasnya.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.