IPB sebut kendala fasilitas hambat pertumbuhan jumlah wirausaha
Jumlah wirausaha di Indonesia masih relatif rendah, yakni sebesar 1,65 persen dari total jumlah penduduk.
Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Institut Pertanian Bogor (IPB), Anas Miftah Fauzi, mengatakan pengembangan wirausaha salah satu pendorong daya saing bangsa di era perdagangan bebas saat ini. Sayangnya, jumlah wirausaha di Indonesia masih relatif rendah, yakni sebesar 1,65 persen dari total jumlah penduduk.
Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas dan program kewirausahaan, terutama dari perguruan tinggi. Menurutnya, mahasiswa lulusan baru yang masuk ke pendidikan kewirausahaan terkendala ketidakpastian dari ketiadaan bimbingan, informasi, modal, pengalaman, serta minimnya bekal kewirausahaan.
Oleh karena itu, pengembangan kemampuan wirausaha dari perguruan tinggi sangat penting sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti).
"Dalam Renstra tersebut target pendidikan di perguruan tinggi adalah mampu meluluskan mahasiswa yang menghadirkan riset. Tapi di tahun 2014-2019 lulusan perguruan tinggi harus menjadi seseorang yang mandiri dan bisa menularkan kemampuan dalam pembangunan ekonomi," kata Anas di Sabisa Farm IPB, Bogor, Jumat (11/3).
Dia menambahkan, bantuan yang diberikan pemerintah, khususnya untuk IPB, sangat membantu dalam pengembangan tersebut. Anas mencatat, minat mahasiswa IPB pada pendidikan kewirausahawan meningkat mencapai 4 persen dari target pemerintah sebesar 2 persen.
"Hanya perlu didalami fakultas mana yang bisa mengembangkan kewirausahawan. Ternyata lebih ke penanganan langsung dalam praktek seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Bukan pada bidang yang menyumbangkan soft skill," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Indonesia (BI) Yunita Resmi Sari mengatakan meski mengalami pergeseran lapangan kerja, pertanian menyumbang 30 persen dari penciptaan wirausaha di Indonesia.
"Sehingga BI mendukung penuh pengembangan program wirausaha khususnya di bidang agrobisnis. Guna menciptakan tenaga kerja yang terampil," jelas Yunita di tempat yang sama.
Baca juga:
5 Strategi agar usaha patungan bisa panjang umur
5 Peluang bisnis kuliner modal mini berpeluang untung menjanjikan
Modal Rp 300.000, usaha makanan ringan Darleni kini rambah Malaysia
Negara terbaik untuk bangun karir, Indonesia peringkat 27
Masyarakat Indonesia dinilai masih gengsi berwirausaha
Bikin parfum, 3 mahasiswa ini raup untung Rp 2 juta per bulan
Video: Sosok ibu tukang setrika keliling panen pujian netizen
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
-
Kapan Alfred Budiman berhenti bekerja di bank? Saya kerja di bank itu sejak 2020 dan resign kemarin pada Mei 2023, karena dulu tiap bulan saya ada gaji yang masuk ke rekening. Nah kalau sekarang, saya justru harus nabung di tanggal gajian,” terangnya.
-
Siapa yang terlibat dalam kolaborasi untuk membentuk PT Industri Baterai Indonesia (IBC)? Selain itu, MIND ID melalui ANTAM melakukan kolaborasi bersama PLN dan Pertamina dalam membentuk PT Industri Baterai Indonesia (IBC).
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.