'Iuran BPJS naik & bunga kredit tinggi, Kabinet Jokowi sporadis'
"Kinerja kabinet yang seolah-olah bergerak sporadis dan mengedepankan ego sektoralnya."
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Rizal E Halim, mengkritik jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan dasar rakyat.
"Dalam beberapa bulan terakhir kita sering disuguhi berita-berita kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung, padahal BPS mencatat deflasi," kata Rizal seperti ditulis Antara, Selas (15/3).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Apa yang dibahas oleh Dirut BPJS Kesehatan dan Wali Kota Balikpapan dalam pertemuan tersebut? Kunjungan tersebut untuk membahas langkah peningkatan layanan kesehatan dan manfaatnya bagi warga Kota Balikpapan.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dikatakan Bahlil tentang kondisi kabinet Jokowi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa situasi di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam keadaan baik. Dia membantah jika ada menteri yang merasa tidak nyaman berada di Kabinet.
-
Apa yang Jokowi khawatirkan mengenai peralatan kesehatan di daerah? "Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampe di kabupaten/kota, sudah sampe di provinsi tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada," sambungnya.
Menurutnya, saat ini harga bawang dan cabai meroket tajam setelah sebelumnya beras, daging sapi, dan daging ayam. Belum lagi iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan, harga BBM tak kunjung turun, suku bunga kredit masih bertengger dua digit.
"Kinerja kabinet yang seolah-olah bergerak sporadis dan mengedepankan ego sektoralnya. Padahal urusan di atas tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan sektoral, perlu koordinasi lintas sektoral," ujarnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga menyatakan yang terjadi adalah masing-masing Kementerian dan lembaga termasuk Lembaga nonstruktural sibuk sendiri dan terkesan hanya menonjolkan lembaganya. Tidak ada masalah dengan membangun reputasi lembaga, masalahnya adalah jika hasilnya belum terilihat sama sekali.
Akibatnya kata dia harga barang tetap tidak terkendali, pemusatan kekuatan ekonomi semakin mengerucut, sebaran kue pembangunan tidak dinikmati masyarakat luas, dan UMKM tidak berkembang.
"Seharusnya persoalan mendasar yang dirasakan rakyat perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah," katanya.
Hampir sebagian besar tindakan kementerian atau lembaga dan lembaga nonstruktural hanya menyelesaikan pada tataran permukaan saja (artificial). Padahal masalahnya kurang lebih mirip persoalan gunung es.
Banyak pokok-pokok masalah yang merupakan akar persoalan tidak disentuh sama sekali. Bisa saja ini persoalan kapasitas, kompetensi, komunikasi ataukah hal lainnya.
"Pemerintahan Jokowi-JK perlu memahami kondisi ini dan mengambil tindakan-tindakan solutif," tutupnya.
Baca juga:
Ini kata BPJS Kesehatan soal iuran peserta naik jadi Rp 80.000
Menunggak iuran BPJS karena tak mampu, Slamet kini tak bisa berobat
Aturan baru, Jokowi naikkan iuran BPJS Kesehatan jadi Rp 80.000
BPJS tegaskan tak kolaps, pemasukan dengan pengeluaran seimbang
Terjerat kasus korupsi BPJS, Direktur RS Jeneponto ditahan polisi
KPPU nilai kartel obat berpotensi bangkrutkan BPJS Kesehatan
Sempat jadi unggulan, program berobat gratis Sumsel dihentikan