Jadi kota tujuan wisata, Bandung masih minim money changer
Hal itu membuka peluang bagi pelaku kejahatan seperti pencucian uang, transaksi ilegal, penyelundupan.
Sebagai salah satu tujuan wisata, Kota Bandung rupanya belum banyak memiliki tempat pelayanan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA). Padahal, Bandung merupakan kota nomor empat yang berkontribusi dalam hal nilai transaksi uang kertas asing.
"Kontribusi nilai transaksi uang kertas asing di Bandung terbesar nomor empat sesudah Jakarta, Denpasar, dan Batam yaitu senilai Rp765 miliar.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
-
Di mana Perpustakaan Bank Indonesia di Surabaya berada? Perpustakaan ini terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Taman Mayangkara, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana ciri khas bangunan Gedung Bank Indonesia di Aceh? Ciri khas bangunan ini yaitu terdapat 3 bagian gedung, bangunan induk berada di tengah lalu diapit oleh dua bangunan di sebelah kiri dan kanannya.
Karena itu penataan KUPVA di Bandung penting dilakukan," ujar Deputi Gubernur BI Ronald Waas di Bandung, Jumat (1/5) seperti dilansir Antara.
Minimnya "money changer" di kota kembang tersebut, lanjut Ronald, lantas menyebabkan maraknya penggunaan mata uang asing oleh wisatawan mancanegara.
Ronald menambahkan, selain "money changer" yang tidak memadai, beberapa tempat penukaran mata uang asing di Bandung rupanya tidak memiliki izin resmi.
Hal itu otomatis membuka peluang bagi pelaku kejahatan seperti pencucian uang, transaksi ilegal, penyelundupan serta pemalsuan uang asing untuk melancarkan aksinya.
Untuk itu, sebagai antisipasi praktik kejahatan tersebut terjadi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat dalam menanggulangi maraknya KUPVA tak berizin.
Menurut data di BI Jabar menyebutkan terdapat 14 KUPVA ilegal. Sedangkan, dua lokasi yang notabenenya kerap dipadati pengunjung seperti bandara dan stasiun minim tempat penukaran uang asing.
Sehingga membuat para turis mancanegara terpaksa menggunakan layanan di KUPVA ilegal langsung menggunakan uang asal negaranya.
"KUPVA berizin harus segera dibangun di tempat-tempat umum, agar orang-orang asing disiplin menggunakan mata uang lokal. Bandung itu kota wisata, peredaran uang banyak dan tamu asing harus nyaman dengan Bandung," tuturnya.
Ronald menambahkan, pihaknya sudah menerbitkan PBI terkait kewajiban penggunaan mata uang rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dilakukan agar menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di Indonesia.
"Untuk mewujudkan semua itu diperlukan sinergi kelembagaan yang kuat dan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan mata uang asing, baik dalam skala besar maupun retailer. Rupiah itu simbol kebangsaan negara, karena itu harus kita pakai," tandasnya.
(mdk/noe)