Jamkrindo dan Askrindo Sinergi Beri Jaminan Kredit Usaha Rakyat
Perum Jamkrindo dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo melakukan sinergi terkait penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sinergi ini ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) tentang Penjaminan Kredit Bersama dalam Rangka Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan pada Rabu (26/12).
Perum Jamkrindo dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo melakukan sinergi terkait penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sinergi ini ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) tentang Penjaminan Kredit Bersama dalam Rangka Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan pada Rabu, 26 Desember 2018.
Direktur Utama Perum Jamkrindo sekaligus Ketua Himpunan Penjaminan dan Perasuransian Negara (Himppara), Randi Anto, mengatakan penandatangan PKS yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman yang telah dilakukan sebelumnya.
-
Dimana BNI fokus menyalurkan kredit untuk BUMN? Fokus penyaluran kredit BUMN BNI adalah kepada BUMN yang bergerak di sektor energi seperti PLN dan Pertamina serta sektor Pangan Bulog. Selain itu, BNI aktif mendukung proyek-proyek infrastruktur dari Jasa Marga dan jasa keuangan inklusi dari Pegadaian.
-
Mengapa BNI meningkatkan kredit ke BUMN? “BUMN akhirnya mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Kami cukup senang dengan tren ini, karena BUMN masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang cukup dominan di Indonesia," katanya.
-
Kenapa Sukateno menggunakan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI? Sukateno mengungkapkan, Ia mengawali usaha Trimandiri Farm dengan bermodalkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI dan hingga kini usahanya sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun.
-
Bagaimana BNI memastikan kualitas kredit yang diberikan kepada BUMN? Hal ini berdampak baik pada penjagaan kualitas kredit BNI khususnya yang masih terus menjaga keseimbangan pada pertumbuhan kredit dan implementasi prinsip kehati-hatian.
-
Mengapa BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Bagaimana BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Hingga kuartal I/2023, BRI sendiri berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun.
Selain memberikan manfaat optimalisasi tingkat gearing rasio dan sharing risiko, sinergi yang dibangun oleh Perum Jamkrindo dan Askrindo akan memberikan nilai tambah dalam percepatan penjaminan KUR serta mempermudah layanan penjaminan KUR.
"Sebab, proses penyampaian data penjaminan bersama dilakukan secara terkoneksi," ujar Randi Anto di Jakarta, Rabu (26/12).
Randi mengungkapkan, dengan adanya penjaminan bersama ini, maka kedua perusahaan lebih fokus dan memberikan layanan lebih baik kepada pelanggannya lantaran sudah tidak berebut konsumen. Jenis kredit yang dikerjasamakan antara lain KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI, serta KUR Khusus.
"Adapun presentase jumlah penjaminan bersama, disesuaikan dengan ketentuan KUR yaitu 50 persen untuk Jamkrindo dan 50 persen untuk Askrindo," ungkap dia.
Sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penjamin kredit usaha rakyat (KUR) reputasi Perum Jamkrindo telah diakui. Perum Jamkrindo mendapatkan apresiasi sebagai penjamin KUR terbaik I dalam ajang KUR Award dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama periode 2015 sampai dengan triwulan III tahun 2018, KUR telah disalurkan kepada 13.258.016 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan total plafon mencapai Rp 317 triliun. Penyaluran KUR juga diikuti dengan terjaganya kualitas kredit yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) sampai 2018 sebesar 1,24 persen.
Randi Anto juga menyatakan bahwa kerjasama ini adalah langkah awal dan nyata; yang selanjutnya akan juga diikuti oleh kerjasama antar anggota Himppara diantaranya aspek operasi. Dengan demikian akan dapat diperoleh manfaat dan hasil yang optimal bagi perusahaan dan bangsa Indonesia.
Dalam perjalanannya, kredit usaha rakyat telah bertransformasi menjadi kredit program dengan skema yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro dan kecil serta tetap terjaga ketepatan sasaran penyalurannya. Hal tersebut tercermin dari munculnya beberapa skema pembiayaan KUR seperti KUR Penempatan TKI yang menjadi solusi pembiayaan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, serta KUR Khusus yang mengakomodasi kebutuhan pembiayaan di sektor perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Menko Darmin Serahkan KUR Khusus Pengering Padi Rp 5,02 Miliar di Malang
Menko Darmin Luncurkan KUR Khusus Peternakan Rakyat Sebesar Rp 8,9 Miliar
Alokasi KUR Sektor Produksi Naik Jadi 60 Persen di 2019
Menko Darmin Sindir 'Kemalasan' Pemda Bantu Salurkan KUR Untuk UMKM
Kasus Korupsi Dana KUR Rp 12,7 Miliar, Mantan Anggota DPRD Jombang Ditahan
2 Tahun buron, terpidana korupsi KUR ditangkap di Solo
Didi terpidana korupsi KUR Rp 25 M jadi buron Kejati Jabar sejak 2016