Jangan khawatir, tak semua orang pajak bisa akses data nasabah
DJP akan mengeluarkan Perdirjen yang nantinya akan mengatur mengenai siapa saja yang bisa meminta data kepada bank. Diharapkan masyarakat tidak khawatir datanya disalahgunakan karena tidak semua pegawai DJP bisa melakukan permintaan akses data.
Direktur Jenderal Pajak (DJP), Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa dalam waktu dekat ditjen pajak akan segera mengeluarkan peraturan dirjen (Perdirjen) mengenai tata cara mengakses atau mengintip data nasabah. Hal ini sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui aturan ini, DJP berwenang mendapatkan akses informasi keuangan nasabah. Mulai dari rekening, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya.
Ken menjelaskan, Perdirjen ini nantinya akan mengatur mengenai siapa saja yang bisa meminta data kepada bank. Diharapkan masyarakat tidak khawatir datanya disalahgunakan karena tidak semua pegawai DJP bisa melakukan permintaan akses data.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
"Mengenai tata cara siapa saja yang boleh mengakses. Jadi enggak semua orang pajak bisa datang ke bank. Masyarakat enggak perlu worry (khawatir) karena ada tata cara untuk minta akses data," kata Ken, di kantornya, Selasa (13/6) malam.
Selain itu, Ken juga menjelaskan bahwa bank berhak tahu untuk apa data tersebut digunakan. Sebelum memberikan izin, bank terlebih dahulu akan menganalisis permohonan akses data tersebut. "Jadi harus analisis dulu. Jangan takut," katanya.
Sebelumnya, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengingatkan agar pemerintah menerbitkan mekanisme yang jelas soal pembukaan akses data perbankan ini. Enny juga menanyakan siapa orang Ditjen Pajak yang berhak melihat data nasabah. Jika tidak, ini sangat mengkhawatirkan.
"Keterbukaan harus ada aturan main yang jelas. Ada pembagian yang jelas. Misalnya, siapa di kalangan DJP yang bisa mengakses dan menggunakan data itu. Di level mana, ini kan harus jelas. Apa semua orang pajak bisa mengakses?," ungkapnya di Kantor Indef, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Kamis (8/6).
Baca juga:
Besok, bos pajak terbang ke Hong Kong sepakati pertukaran data
Menko Darmin akui proses penagihan pajak Google sulit
Sri Mulyani: Penerimaan negara Rp 584,9 triliun hingga Mei 2017
Sri Mulyani: Pajak google dibayar sesuai SPT 2016
Batas intip rekening jadi Rp 1 M, Menkeu sebut demi azas keadilan