JK optimistis target uang tebusan Tax Amnesty Rp 165 T tercapai
JK optimistis target uang tebusan Tax Amnesty Rp 165 T tercapai. Menurutnya, hingga periode pertama amnesti pajak, antusiasme para pengusaha besar dalam negeri cukup besar terhadap program amnesti pajak ini. Ini yang mendasari keyakinannya jika target uang tebusan bisa tercapai pada saat program amnesti pajak berakhir.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku optimistis target uang tebusan sebesar Rp 165 triliun bisa tercapai hingga Maret 2017. Berdasarkan data yang diperoleh melalui www.pajak.go.id, Rabu (28/9) pukul 09.00 WIB, total tebusan berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima berhasil meraup mencapai Rp 73,3 triliun.
"Kita optimistis sampai Maret itu bisa tercapai, kalau sekarang ini mungkin tercapai Rp 80 triliun (uang tebusan)," ujar Wapres JK di JCC, Jakarta, Rabu (28/9).
Menurutnya, hingga periode pertama amnesti pajak, antusiasme para pengusaha besar dalam negeri cukup besar terhadap program amnesti pajak ini. Ini yang mendasari keyakinannya jika target uang tebusan bisa tercapai pada saat program amnesti pajak berakhir.
"Ya masih ada waktu sisa (September) kita optimistis. Pengusaha deklarasi bisa mencapai Rp 3.000 triliun ini cukup bagus. Kita optimistis sampai akhir (Maret 2017)," ucap Wapres JK.
Sebelumnya, dari data DJP, total tebusan mencapai Rp 73,3 triliun berasal dari pembayaran berdasarkan SSP sebesar Rp 69,9 triliun, pembayaran tunggakan Rp 3,06 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 322 miliar.
Sebagian besar SSP merupakan total tebusan amnesti pajak yang kini mencapai Rp 54,2 triliun. Sementara itu, total harta yang dideklarasikan hingga saat ini tercatat sebesar Rp 2.510 triliun.
Baca juga:
Bos pajak mengaku tak puas pencapaian Tax Amnesty periode I
Ini 5 bukti suksesnya program Tax Amnesty Jokowi
5 Keluhan pengusaha sepanjang periode pertama Tax Amnesty
Sri Mulyani soal tarif tebusan: Periode I habis, dunia tak runtuh!
Sandiaga Uno usul pemerintah bentuk pulau khusus pusat bisnis
Sandiaga Uno ikut Tax Amnesty, laporkan 10 perusahaan miliknya
Anggota Kadin ikut Tax Amnesty, uang tebusan sentuh Rp 65,9 T
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Mengapa Jusuf Kalla bingung dengan penetapan Karen Agustiawan sebagai terdakwa? Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya," kata JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.