JK Soal Menteri Pencetak Utang: Tidak Ada Utang yang Tak Kita Bayar
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi terkait pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi pencetak utang. Dia menilai, Indonesia memang memiliki utang, tetapi hingga saat ini pemerintah bisa membayar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi terkait pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi pencetak utang. Dia menilai, Indonesia memang memiliki utang, tetapi hingga saat ini pemerintah bisa membayar.
"Buktinya kan tidak ada utang kita yang jatuh tempo yang tidak kita bayar. Bahwa kemudian kita pinjam lagi itu cara pengelolaan keuangan," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (29/1).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Dia menjelaskan setiap negara berkembang pasti lebih memiliki utang. Tidak hanya Indonesia, Jepang pun negara yang bersaing tetap berutang. Artinya, Sri Mulyani tidak hanya menerima pajak tetapi mengeluarkan pajak.
"Defisit-defisit itu selalu ditalangi dengan utang. Tapi bukan jumlahnya yang penting. Yang penting ialah dapat dibayar atau tidak," imbuhnya.
Dia menjelaskan hal tersebut sudah ada sejak pemerintahan Soekarno. Tetapi hingga saat ini kata JK, Indonesia masih bisa membayar. "Tapi yang paling penting bisa dibayar enggak ini. bisa bayar, dari pajak. Pajak kan naik terus," tandasnya.
Baca juga:
Sri Mulyani: Utang Pemerintah Jangan Hanya Dilihat Dari Nominal, Tapi Tujuannya
Sri Mulyani Jawab Faisal Basri: Beban Bunga Utang Naik Karena Suku Bunga Tinggi
4 Fakta Sindiran Prabowo Soal Menteri Pencetak Utang
Kemenkeu Soal Utang Naik 69 Persen: Pemerintah Butuh Anggaran untuk Pembangunan
Tembus Rp 4.418 Triliun, Masih Bisakah Utang Pemerintah Turun?