Jokowi bagi-bagi 5.500 sertifikat tanah untuk warga se-Sukabumi
Sebanyak 5.500 sertifikat hak atas tanah diserahkan Kepala Negara kepada para warga yang berasal dari sejumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota maupun Kabupaten Sukabumi.
Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan kebijakan sertifikasi lahan dan pertanahan di Tanah Air.
Untuk itu, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sukabumi pada Kamis (31/8), Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat untuk rakyat se-Sukabumi. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Setukpa (Secapa) Polri, Kota Sukabumi.
-
Dimana program Reforma Agraria diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN? Desa Purwabakti yang terletak di Kabupaten Bogor adalah salah satu desa yang masuk dalam program Reforma Agraria.
-
Mengapa Reforma Agraria menjadi program strategis nasional? Reforma Agraria adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi atensi langsung Bapak Presiden.
-
Apa tujuan utama dari Reforma Agraria menurut Menko Airlangga? Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir. Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,
-
Bagaimana upaya Menko Airlangga untuk memastikan Reforma Agraria berjalan efektif dan terintegrasi? "Oleh karena itu deklarasi yang telah kita sepakati pada GTRA Summit 2023 Kabupaten Karimun ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan," tegas Menko Airlangga.
-
Kenapa menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, kebijakan pangan dan pertanian era Jokowi dinilai bagus? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa. Program-program tersebut memang tidak bisa langsung dilihat manfaatnya, tetapi dari sisi mitigasi sudah bagus.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
Sebanyak 5.500 sertifikat hak atas tanah diserahkan Kepala Negara kepada para warga yang berasal dari sejumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota maupun Kabupaten Sukabumi.
Dalam sambutannya, Presiden kembali menekankan pentingnya sertifikat sebagai bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, Presiden meminta agar masyarakat menyimpan sertifikat tersebut di tempat yang aman.
"Saya titip sertifikat ini disimpan, dimasukan ke dalam plastik, menghindari rumah bocor. Tolong fotokopi, supaya nanti kalau hilang mudah mengurusnya," ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.
Jokowi menegaskan, sertifikasi lahan bisa menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di pedesaan. Dia menambahkan bahwa masyarakat bisa memanfaatkan sertifikat yang dimilikinya untuk menambah modal usaha atau hal-hal produktif lainnya.
"Biasanya kalau sudah pegang ini untuk agunan ke bank. Tidak apa-apa, tapi ingat, saya titip, kalau pinjam uang di bank itu dihitung, dikalkulasi, bisa nyicil enggak? Bisa bayar enggak? Saya hanya titip hati-hati. Kalau mau pinjam ke bank, betul-betul dikalkulasi."
Presiden juga menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Baca juga:
Menteri Darmin: Indonesia akan jadi negara urban yang sangat cepat
Pemerintah siapkan 23 lahan untuk dikelola masyarakat
Pemerintah bentuk sekretariat,percepat reforma agraria
Jokowi tak mau reforma agraria dikenal hanya program bagi-bagi lahan
Menko Darmin target Juni RUU Pertanahan mulai dibahas di DPR