Penyerahan sertifikat ini bertujuan agar tanah Persyarikatan Muhammadiyah terjaga.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni menyerahkan sertipikat tanah milik Pimpinan Pusat Aisyiyah pada Jumat, 26 Januari 2024.
Penyerahan tersebut dilakukan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat. Sertifikat tersebut diterima secara langsung oleh Ketua Umum Aisyiyah, Salmah Orbayinah.
Tanah tersebut diketahui merupakan Hak Pakai peruntukan kantor Aisyiyah. Melalui penyerahan sertifikat itu, tanah tersebut secara resmi telah menjadi Hak Milik Pimpinan Pusat Aisyiyah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Salmah Orbayinah mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Raja Juli untuk proses sertifikasi tersebut.
Menurutnya, perubahan status ini meningkatkan posisi hukum atas tanah. Sehingga PP Aisyiyah bisa memberdayakan tanah tersebut lebih optimal.
"Atas nama Pimpinan Pusat Aisyiyah, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ananda Wamen untuk Aisyiyah. Ananda Wamen ini merupakan mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah sehingga tidak perlu diragukan lagi Kemuhammadiyahannya" kata Salmah.
Dalam kesempatan yang sama, Salmah menerangkan, sertifikat Aisyiyah ini di atasnamakan Muhammadiyah sebagaimana aturan organisasi. Dia juga mengatakan, terdapat bidang tanah lainnya peruntukan sosial keagamaan.
"Penyerahan ini meningkatkan nilai filantropi Aisyiyah untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Di atas tanah ini kami sedang renovasi gedung. Kami harapkan nantinya semakin meneguhkan Dakwah Islam berkemajuan," sambung Salmah.
Raja Juli mengungkapkan, penyerahan ini merupakan perintah Presiden Jokowi. Tujuannya agar tanah Aisyiyah dan tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah terjaga serta mendapatkan kepastian hukum dan nilai tambah.
"Kami memastikan tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah, yang di dalamnya ada Aisyiyah ini berjalan dengan cepat karena merupakan perintah Presiden untuk Persyarikatan Muhammadiyah," sambung Raja Juli.
Raja Juli mengajak Aisyiyah dan Muhammadiyah untuk mensertifikasi tanah. Tujuannya supaya seluruh bidang tanah baik yang dibeli maupun yang diwakafkan bisa beralih nama ke Muhammadiyah.
"Muhammadiyah milik kita, mari kita sama-sama jaga tanah Muhammadiyah melalui sertifikasi tanah," tutup Sekjen PSI itu.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Kantor Pertanahan seperi Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Wartomo, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan, Tentrem Prihatin. Selain itu, hadir juga Sekretaris Umum PP Aisyiyah, Tri Hastuti, Bendahara Umum PP Aisyiyah, Rita Pranawati serta jajaran pengurus lainnya.
Penyerahan sertifikat ini bertujuan agar tanah Persyarikatan Muhammadiyah terjaga.
Sertifikasi tanah wakaf era kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang.
Baca Selengkapnya
Sertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya
Telah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca Selengkapnya
Tiba di lokasi pukul 09.25 WIB, Wakil Menteri Raja Antoni kemudian menyalami para penerima sertifikat yang datang.
Baca Selengkapnya
"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi