Jokowi bakal evaluasi kinerja menteri dari hasil paket kebijakan
Hasil evaluasi paket kebijakan bakal diserahkan ke Jokowi untuk menilai kinerja menteri.
Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki menyampaikan soal monitoring dan evaluasi terhadap paket kebijakan ekonomi jilid I hingga VI yang telah diluncurkan. Paket kebijakan tersebut melibatkan 17 kementerian/Lembaga (K/L).
Teten mengatakan, evaluasi dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan terdapat dua aspek yang dinilai. Pertama adalah aspek ketepatan waktu dan selanjutnya soal dampak kebijakan tersebut.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
"Pertama kami sampaikan dari aspek ketepatan waktu implementasi regulasi," ujar Teten di kantornya, Jakarta, Minggu (13/12).
Dari hasil evaluasi 175 aturan yang masuk paket kebijakan, 53 persen ada di 4 kementerian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Keuangan
"Ada 53 persen deregulasi ada di empat K/L antara lain Kementerian Perdagangan, Kemen KUMKM, Kemenperin dan Kemenkeu. Paket I sampai VI terdiri dari 5 jenis regulasi, 78 persen menyangkut permen, perka, kepmen dan surat edaran lalu 22 persen peraturan pemerintah, perpres, inpres di tingkat presiden," jelas dia.
Lanjut Teten, apabila terdapat permasalahan dalam mengimplementasikan aturan-aturan tersebut nantinya Kantor Staf Presiden tidak menegur langsung menteri di kementerian terkait.
"Dalam implementasi tidak langsung tegur menteri atau publik, kami tidak melakukan itu (rapot merah) kami berikan langsung ke presiden, lalu presiden yang evaluasi menteri, kami sepakati, supaya presiden tahu persis kinerja menterinya seperti apa yang perlu di improve, fungsi kami memberikan penilaian ke presiden," jelas dia.
Teten menyampaikan dari 175 aturan yang dideregulasi terdapat 10 aturan yang dibatalkan. Sehingga 135 aturan sudah selesai dan 30 aturan masih dalam proses.
"Aturan yang belum diproses kebanyakan di K/L, banyak peraturan yang harus dibicarakan lintas K/l jadi butuh waktu, kami optimis akhir tahun selesai, soalnya kompleksitas masing-masing kementerian berbeda-beda," ungkapnya.
Dampak implementasi paket kebijakan 1 hingga VI baru akan di monitor tahun depan karena dampak belum bisa terlihat tahun ini. Pemerintah menurut Teten juga sangat terbuka jika paket deregulasi tersebut kontra produktif.
(mdk/idr)