Jokowi bisa mulai reformasi birokrasi dari pengelolaan APBN
Soal wacana perampingan kementerian/lembaga, pengusaha melihat itu bukan persoalan yang perlu diprioritaskan.
Salah satu agenda reformasi birokrasi yang wajib dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah dari sisi pembenahan budgeting atau pengelolaan anggaran negara. Setelah itu efisiensi dalam tubuh birokrat agar dapat bersaing dengan swasta maupun luar negeri.
"Prioritas pertama memperbaiki budget dulu supaya sehat ya naikkan minyak, kurangi yang enggak perlu untuk aparat negara yang gemuk. Itu saja yang dilakukan segera," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi usai mengikuti 'Reformasi Birokrasi Summit' di Jakarta, Selasa (9/9).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
Dia mengkritik rendahnya produktivitas PNS selama ini. Penilaian itu nampak jelas dari pelayanan dalam pengurusan perizinan di mana seringkali pengusaha memberikan uang pungli agar proses berjalan dengan cepat.
"Lihat saja di luar negeri semakin hebat karena di sana persaingan antara PNS dengan swasta saling mendukung untuk membuat negara efisien. Kalau kita enggak, PNS banyak menghambat dengan segala pungli dan lain-lain itu membuat kita tumbuh tidak sangat kompetitif," jelas Sofjan.
Sofjan juga mengingatkan Jokowi-JK dalam penyusunan kabinet. Dia berharap jajaran kabinet harus diisi oleh orang-orang yang kompeten baik berasal dari profesional maupun partai.
Adapun soal wacana perampingan kementerian/lembaga, Sofjan melihat itu bukan persoalan yang perlu diprioritaskan. Dalam artian, tetap dilaksanakan sambil menjalankan pemerintahan. Sebab, proses perampingan membutuhkan waktu yang lama atau sekitar 10 tahun.
Dia mencontohkan di era kepemimpinan Gus Dur untuk menghapuskan kementerian penerangan dan sosial tidak cukup dilakukan dalam waktu 2 tahun.
"Jangan dilakukan sekarang itu sambil jalan. Kita lihat mana yang perlu dirampingkan ya dirampingkan jangan rampingkan sekarang nanti tambah persoalan baru, sedangkan persoalan kita banyak sekali. Itu harus dilakukan bertahap," ucap dia.
(mdk/noe)