Jokowi dikritik, belanja yang menonjol cuma buat bayar bunga utang & bansos
Realisasi belanja untuk bansos menempati posisi kedua dengan realisasi 23,2 persen dari target seluruh tahun 2018. Namun kata dia, jika menilik pertumbuhan, maka pertumbuhan belanja untuk bansos sangat mencolok yakni mencapai 88 persen.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susanto mengkritik kinerja belanja dan kebijakan fiskal pemerintah selama kuartal 1/2018 ini. Menurutnya, realisasi belanja pemerintah yang paling tinggi adalah untuk pembayaran bunga utang.
"Di antara semua belanja yang pemerintah lakukan itu, kinerja yang menonjol hanya bayar bunga utang. Secara persentase realisasi belanja pemerintah bayar bunga utang selama kuartal 1/2018 sudah mencapai 28-an persen dari target setahun. Itu paling tinggi. Bukan bayar pokok (utang)-nya, (bayar) bunganya," ungkapnya dalam diskusi di Hong Kong Cafe, Jakarta, Selasa (24/4).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Selanjutnya, realisasi belanja untuk bansos menempati posisi kedua dengan realisasi 23,2 persen dari target seluruh tahun 2018. Namun kata dia, jika menilik pertumbuhan, maka pertumbuhan belanja untuk bansos sangat mencolok yakni mencapai 88 persen.
"Tumbuh 88 persen. Sangat mencolok. Tahun lalu (pertumbuhan) cuma 3 persen, 2016 (pertumbuhan) negatif 38 persen. (Pertumbuhan belanja untuk bansos). Hanya kalah dari realisasi bayar bunga utang," kata dia.
Tingginya pertumbuhan belanja untuk bansos ini dinilai tidak di jelek. Namun, menurut dia, fenomena ini tidak elok digemborkan menjelang tahun politik.
"Tapi nggak bagus kalau semata-mata untuk tujuan politik. Dilakukan sporadis karena mendekati tahun politik. Sambil jalan ketemu orang di jalan, dikasih," ujar dia.
"Karena bantuan sosial itu mesti terencana siapa yang dikasih, kenapa dikasih, dan kalau dikasih dia jadi seperti apa. Bukan sambil jalan-jalan kasih uang. Paket sembako, kuponnya dibagikan Presiden sambil jalan dibagi-bagi. Bukan seperti itu kita mengelola sebuah anggaran," tegasnya.
Selanjutnya, realisasi belanja non modal tercatat baru 13,3 persen dari target, tumbuh 6 persen. Sayangnya belanja modal justru melambat dengan realisasi sekitar 4,8 persen, pertumbuhannya pun minus 18 persen.
Sementara itu, realisasi penerimaan negara malah tumbuh melambat. Realisasi penerimaan pajak pada kuartal 1/2018 sebesar 16,19 persen atau tumbuh 11 persen. Namun lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu yang meskipun realisasi cuma 15,60 persen, tapi tumbuh 16 persen.
Demikian halnya dengan penerimaan negara dari non pajak. Realisasi penerimaan non pajak sebesar 25,81 persen atau tumbuh 24 persen, tapi pertumbuhan lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 34 persen meski realisasi penerimaan non pajak hanya 22,90 persen.
Meski demikian, dia mengakui ada perbaikan dalam belanja pemerintah pusat. Realisasi belanja pegawai sebesar 17,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 17,61 persen.
Realisasi belanja barang 10,38 persen, periode yang sama tahun lalu sebesar 10,71 persen. Belanja sosial 23,16 persen, periode yang sama tahun lalu 17,46 persen. Sementara realisasi belanja pemerintah pusat 16,08 persen, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, 14,98 persen.
Secara umum, share belanja pemerintah pusat pada kuartal 1/2018 antara lain untuk membayar bunga utang 29 persen, belanja pegawai 17 persen, belanja barang 15 persen, belanja untuk subsidi 11 persen, belanja modal 4 persen, belanja lain, 0 persen.
Baca juga:
Strategi Rizal Ramli, bisa kurangi triliun utang Indonesia mulai 2019
Februari 2018, utang luar negeri Indonesia turun jadi Rp 4.907 triliun
Menteri Sri Mulyani sebut utang jadi isu mainan lawan Presiden Jokowi
Reformasi struktural APBN perlu dilakukan agar RI keluar dari jeratan utang
Moody's kerek peringkat 5 BUMN, Menteri Rini sebut proyek Jokowi dipercaya dunia