Jokowi diminta tegas soal rekaman pembagian saham Menteri Rini dan bos PLN

Abra menyarankan, Jokowi segera meminta klarifikasi Rini dan Sofyan lalu menyampaikannya pada publik. Dia mengingatkan, publik bakal menilai Jokowi memaklumi pembantunya melanggar etika karena membahas fee proyek di ruang tertutup dan berpotensi terjadi conflict of interest.

2018-04-30 14:08:00

Presiden Joko Widodo diminta untuk merespons tegas beredarnya rekaman pembicaraan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir yang diduga terkait pembagian fee proyek PLN dan Pertamina. Jokowi diingatkan jangan hanya diam melihat hebohnya kabar ini.

"Presiden Jokowi harus tegas jika ada praktik yang tidak betul dari pembantunya, minimal harus menegur," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra el Talattov di Jakarta, Senin (30/4).

Abra menyarankan, Jokowi segera meminta klarifikasi Rini dan Sofyan lalu menyampaikannya pada publik. Dia mengingatkan, publik bakal menilai Jokowi memaklumi pembantunya melanggar etika karena membahas fee proyek di ruang tertutup dan berpotensi terjadi conflict of interest.

"Jika tidak ada tindakan Presiden, akan muncul persepsi Jokowi memaklumi itu, dan jokowi akan rugi sendiri. Minimal diklarifikasi," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sendiri masih belum menanggapi tegas hal tersebut. Dia menyatakan bakal ambil tindakan setelah konteks dalam rekaman pembicaraan itu jelas.

"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas" kata Jokowi, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4).

Rekaman percakapan antara Rini-Sofyan pertama kali beredar di media sosial pada Jumat (27/4). Pihak Kementerian BUMN membenarkan rekaman itu berisi suara Rini dan Sofyan yang membahas penguatan fee untuk PLN terkait proyek LNG di Bojonegara, Cilegon, Banten.

Namun, pihak Kementerian BUMN tidak menjelaskan ada penyebutan nama 'Pak Ari' dalam pembicaraan itu dan menyatakan rekaman pembicaraan yang beredar adalah hasil editan.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan bahwa pembicaraan tersebut dilakukan pada akhir 2016 untuk berkonsultasi dengan Rini terkait investasi PLN dan Pertamina dengan perusahaan swasta di bidang penyediaan energi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku geram dengan beredarnya rekaman percakapan yang diduga menggambarkan bagi-bagi jatah mengenai proyek penyediaan energi.

Rini mengaku nama baiknya telah tercoreng dengan adanya rekaman tersebut. Dia menjelaskan rekaman tersebut dibuat tidak lengkap, tidak dalam pembicaraan utuh. Untuk itu, dirinya mengaku akan menempuh jalur hukum.

"Iya kita mau coba jalur hukum. Jadi sekarang terus terang dari Pak Sofyan juga akan melakukan. Tapi saya bilang, saya juga akan melakukan, karena itu juga bicarakan nama baik saya sebagai keluarga, jadi ya saya juga akan mulai jalur hukum," kata Rini.

Dijelaskannya, konteks utuh dari pembicaraan itu sebenarnya mengenai rencana PLN dan Pertamina menjadi offtakerdari salah satu proyek storage gas. Di situ Rini menginstruksikan kepada PLN dan Pertamina untuk memiliki saham dari proyek tersebut. Dengan begitu, dua BUMN bisa memperoleh keuntungan.
Namun dari rekaman viral tersebut seolah-olah Rini dan Sofyan yang memiliki kepentingan pribadi untuk baisa mendapatkan fee dari proyek tersebut.

"Iya, dipotong-potong bikinnya. Sepertinya Pak Sofyan yang minta dan saya yang minta, padahal kita selalu jelaskan kita selalu berjuang untuk BUMN, bagaimana BUMN agar lebih baik ke depan sehingga bumn bisa survive 100 tahun ke depan. Itu komitmen kita sebagai seluruh direksi BUMN," pungkas Rini.

Baca juga:
Jokowi enggan komentar soal rekaman jatah Menteri Rini dan bos PLN
Fadli Zon minta rekaman pembicaraan Menteri Rini dan bos PLN didalami
Ketua MPR ingin rekaman utuh Rini & Sofyan Basir dibuka agar tak jadi fitnah
Menyangkut urusan perut, Budi Waseso dinilai Jokowi cocok jadi bos Bulog
Menko Luhut ngaku tak tahu soal rekaman pembagian jatah Menteri Rini dan bos PLN

(mdk/idr)