Jokowi Izinkan 8 Persen DAU Dialihkan untuk Kegiatan di Luar Penanganan Covid-1
Airlangga mengatakan, alokasi anggaran 8 persen DAU dan DBH nantinya bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain yang diperlukan di daerah. Adapun nantinya Kementerian Keuangan akan menyusun perubahan kebijakan mengenai perubahan tersebut
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan penggunaan 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan Covid-19 diperuntukkan untuk kegiatan lain. Ini seiring sudah menurunnya angka kasus Covid-19 di Tanah Air.
"Tadi diputuskan oleh bapak presiden dapat digunakan dengan tujuan lain mengingat kasus Covid sudah turun signifikan di berbagai daerah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Senin (18/10).
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Bagaimana Airlangga Hartarto meyakinkan para pengusaha AS tentang iklim investasi di Indonesia? Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan," tanggap Menko Airlangga.
-
Kenapa Menko Airlangga Hartarto mengundang duta besar negara OECD? Pertemuan ini untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.
Airlangga mengatakan, alokasi anggaran 8 persen DAU dan DBH nantinya bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain yang diperlukan di daerah. Adapun nantinya Kementerian Keuangan akan menyusun perubahan kebijakan mengenai perubahan tersebut
"Untuk itu Ibu Menkeu (Sri Mulyani) akan menyiapkan perubahan aturan dan kebijakan diperlukan," pungkas dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta agar para gubernur dan kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penanganan Covid-19. Menko Airlangga meminta 8 persen DAU bisa dikhususkan untuk mengatasi situasi genting saat ini.
"Kami meminta bagi seluruh gubernur dan juga para bupati/walikota buat alokasikan anggaran DAU 8 persen untuk Covid-19," kata Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Jakarta, Rabu (7/7).
Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta agar kapasitas rumah sakit juga ditingkatkan. Sebanyak 40 persen kapasitas rumah sakit diperuntukkan khusus pasien Covid-19 yang butuh perawatan medis.
"Tingkatkan kapasitas rumah sakit, 40 persen ini buat pasien Covid-19 dan kami akan monitor ini," kata dia.
Baca juga:
Kemenkeu Tingkatkan Alokasi Dana Otsus Papua Menjadi 2,25 Persen
Anggaran Kesehatan 2022 Capai Rp256 T, ini Rencana Penggunaannya
Mengupas Skema Penyelamatan Proyek Kereta Cepat Hingga Risikonya
Pemerintah Diminta Lakukan Reformasi Anggaran Belanja Besar-besaran
Strategi Pemerintah Tekan Defisit APBN Menjadi 3 Persen di 2023
Dijuluki 'Kamus APBN', Begini Sosok Boediarso Teguh Widodo di Mata Wamenkeu