Jokowi keluhkan 3.000 Perda bermasalah, Mendagri sebut sudah dihapus
"Penuntasan tersebut telah dilakukan Kemendagri dengan membatalkan, setidaknya 3.143 peraturan."
Presiden Joko Widodo sering kali mengeluhkan banyaknya regulasi yang membuat rendahnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia atau ease of doing business. Untuk itu, Presiden meminta meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar selambat-lambatnya Juli mendatang bisa menghapus 3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah menuntaskan target perbaikan aturan itu.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
"Penuntasan tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan membatalkan, setidaknya 3.143 peraturan," ungkap Tjahjo seperti ditulis situs Setkab, Selasa (25/5).
Secara rinci Mendagri menyebutkan, peraturan yang dibatalkan itu terdiri atas instruksi menteri dalam negeri, peraturan menteri dalam negeri, dan juga peraturan daerah. "Itu dalam beberapa tahap. Pertama, April, 1.126 dibatalkan, kedua 777, ketiga, 490 dan keempat 750 aturan," tegasnya.
Meskipun sudah menuntaskan ribuan peraturan bermasalah, menurut Tjahjo, pihaknya tidak akan berhenti. Menurut Tjahjo, pihaknya masih akan terus melanjutkan proses deregulasi di kementerian dan daerah.
Saat ini, Kemendagri terus mengidentifikasi peraturan daerah yang bermasalah tersebut. Salah satunya, soal laporan mengenai perda soal tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan sejumlah daerah yang langsung mematok besaran kewajiban CSR yang harus dibayar perusahaan.
"Memang banyak perusahaan besar yang tanya ke kami, tapi kami hati–hati karena itu terkait kementerian lain," terang Tjahjo.
Baca juga:
Genjot e-commerce, pemerintah gratiskan 1 juta domain buat UMKM
Peringkat investment grade bikin BUMN berani terbitkan obligasi
Awal 2016, realisasi investasi sektor internet tembus USD 5,2 juta
Selain suku bunga The Fed, ini penyebab nilai tukar Rupiah melemah
Menko Darmin: Investasi migas merosot 2 tahun karena kebijakan kita
Ini syarat jika ekonomi Indonesia ingin jadi 7 besar dunia versi BI
GO-JEK buka pendaftaran driver GO-CAR, ini tahapannya