Jokowi pastikan dana program padat karya Rp 12 triliun cair di Januari 2018
Presiden Joko Widodo memastikan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun segera dicairkan secara bertahap. Di bulan Januari ini, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar 20 persen dari total dana desa atau sekitar Rp 12 triliun.
Presiden Joko Widodo memastikan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun segera dicairkan secara bertahap. Di bulan Januari ini, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar 20 persen dari total dana desa atau sekitar Rp 12 triliun.
"Saya juga mendapat laporan dari Menkeu bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini," ungkap Jokowi saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Program dan Kegiatan Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Gudang Beras Bulog Pematang Kandis? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
Bersamaan dengan pencairan dana tersebut, Jokowi meminta program-program padat karya cash (cash for work) segera dilaksanakan. Terutama program cash for work yang sudah didesain di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Harus segera dijalankan," tegasnya.
Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, menteri kabinet kerja harus fokus pada upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial. Berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen.
Ini menunjukkan, turun 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang. Meski mengalami penurunan angka kemiskinan, Jokowi tetap mengingatkan bahwa kesenjangan sosial masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
"Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan," ucapnya.
Jokowi juga mengingatkan, menteri kabinet kerja jangan lengah dengan angka inflasi, stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, dan pendistribusian beras sejahtera (rastra).
"Karena itu, saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan. Program rastra, program pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran," pintanya.
Baca juga:
Bagaimana nasib biaya calon jemaah umrah dan haji yang mendaftar sebelum 1 Januari?
Cerita pedagang Tanah Abang tak masuk e-commerce sebab tak melek internet
Yogya jadi salah satu destinasi terbanyak dituju selama libur Natal dan Tahun Baru
Menebak penyebab e-commerce RI dikuasai produk China
Indef soal e-commerce RI dikuasai produk China: Jangan salahkan yang jual