Jokowi: Saya ingin praktik jual beli jabatan PNS diberantas
Beberapa waktu lalu, Presiden mendapatkan laporan ada yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan praktik tersebut. Presiden menegaskan praktik-praktik semacam itu harus diberantas tuntas di seluruh pelosok Tanah Air.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan segera memberantas praktik jual beli jabatan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
"Secara khusus saya ingin menyoroti masih adanya praktik-praktik jual beli jabatan dalam manajemen ASN ini," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) dengan tema pembahasan manajemen ASN di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (18/1).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Beberapa waktu lalu, Presiden mendapatkan laporan ada yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan praktik tersebut.
Presiden menegaskan praktik-praktik semacam itu harus diberantas tuntas di seluruh pelosok Tanah Air. "Saya ingin mengingatkan agar praktik dalam proses pengurusan pengangkatan ASN ini betul-betul hilang dan diberantas tuntas," ujarnya, menegaskan.
Dalam rapat tersebut Presiden juga fokus membahas sebaran ASN yang harus merata sehingga bisa memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.
Menurut Presiden juga, dengan meratanya ASN maka kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat, tapi juga semakin merata di seluruh pelosok Tanah Air.
"Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar mengalami kekurangan ASN sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan," tuturnya.
Oleh karena itu, dia meminta Menteri PAN/RB untuk menghitung kembali sebaran ASN di seluruh wilayah Indonesia.
"Dengan demikian terlihat jelas jumlah dan kualifikasi ASN yang perlu ditambah, yang perlu dikurangi di setiap wilayah," kata Presiden.
Presiden juga menegaskan perlunya bagi pemerintah untuk mampu menemukan jumlah ASN yang proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi untuk menunjang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government.
Baca juga:
MenPAN-RB jamin pengawasan rekrutmen pejabat pemerintah ditingkatkan
Pengisian jabatan di Pemprov Riau dinilai sudah sesuai kompetensi
KemenPAN-RB: Waspadai penipuan CPNS
Mutasi ribuan pejabat, Plt Bupati Bekasi dilaporkan ke Komisi ASN
Sidak ke gedung DPPAD Jateng, semakin ke atas jumlah PNS makin dikit
Ratusan orang diduga tertipu modus perekrutan CPNS Jabar