Jokowi tak melihat ada politisasi dalam kasus tax amnesty
Sejumlah pihak menilai, tax amnesty menekan kalangan menengah ke bawah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendapat masukan terkait pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty), baik dari pelaksana tax amnesty maupun dari masyarakat sebagai sasaran. Presiden tidak melihat ada upaya politisasi dalam tax amnesty.
"Presiden, berdasarkan laporan yang dia terima, tidak melihat ada politisasi dalam kasus ini. Politisasi itu by design, sudah dirancang dari awal, Presiden tidak melihat hal tersebut," kata Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa (30/8).
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Penerapan program pengampunan pajak oleh pemerintah belakangan menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai, tax amnesty menekan kalangan menengah ke bawah. Bahkan, undang-undang yang baru disahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Untuk meluruskan pemahaman masyarakat terkait penerapan tax amnesty, Jokowi akan meminta Kementerian Keuangan mensosialisasikan secara detail kepada masyarakat.
"Presiden meminta Kemenkeu untuk meluruskan kembali pemahaman yang salah soal tax amnesty yang kemudian ditindaklanjuti Dirjen Pajak yang hari ini mengeluarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP) soal Tax Amnesty," terangnya.
Menurut Johan, Presiden tidak perlu turun langsung untuk mensosialisasi ulang pelaksanaan tax amnesty. Peraturan yang akan dikeluarkan DJP, kata dia, bisa menjawab kontroversi yang beredar.
"Presiden merasa sudah cukup beberapa kali ke daerah, baik ketemu pengusaha besar maupun UKM. Kan tidak hanya bicara mereka, tapi juga akan mengeluarkan peraturan untuk meluruskan persepsi. Lebih detil langkahnya," Johan menandaskan.
Baca juga:
Dirjen Pajak: tidak ada yang bisa memboikot pajak
Ramai isu tax amnesty untuk tekan rakyat bawah, ini kata Jokowi
Ditjen Pajak: Tak benar tax amnesty menyasar rakyat kelas menengah
Aturan baru bos pajak: Pensiunan & petani tak perlu ikut tax amnesty
Isu laut China Selatan dan tax amnesty akan dibawa ke KTT G20
Twitter ramai tagar #stopbayarpajak, ini jawaban pemerintah
Dirjen Pajak: Tax Amnesty bukan kewajiban, ini hak masyarakat