Jokowi tanggapi laporan BPK: Jangan main-main dengan uang rakyat
Sebanyak 4 K/L yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat atau TMP atau disclaimer.
Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Pemeriksaan BPK menemukan sebanyak 56 Kementerian/Lembaga (K/L) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian 26 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 4 K/L yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat atau TMP atau disclaimer.
"Yang pertama yang disclaimer, supaya diingat-ingat, supaya tahun yang akan datang tidak. Yang pertama Kementerian Sosial, yang kedua Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang ketiga TVRI, yang keempat Komnas HAM. Sudah, yang lain-lain sudah enggak tegang lagi. Hanya empat, ini perlu menjadi catatan, yang 4 catatan," kata Presiden Jokowi seperti ditulis situs Setkab di Jakarta, Senin (6/6)
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Purworejo? Salah satu kunjungan Presiden Jokowi adalah ke Pasar Purworejo. Di sana dia asyik berbincang dengan para pedagang.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam menyikapi laporan BPK itu, menurut Jokowi, intinya bukan pada predikat yang diraih tetapi hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai momentum untuk perbaikan, momentum untuk pembenahan, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
"Kita harus bekerja lebih keras lagi karena esensi dari transparansi dan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban moral pada konstitusional dan terhadap rakyat," tutur Jokowi.
Jokowi mengingatkan bahwa penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, dan harus dipastikan rakyat benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN tersebut. Presiden juga meminta para pimpinan K/L agar secepatnya menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua BPK.
"Saya harapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut bisa ditindaklanjuti secepatnya karena masih ada sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti," ucap Jokowi.
Presiden meminta seluruh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian untuk memperbaiki, berbenah, membangun tata kelola keuangan yang transparan, serta mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya. "Jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat," tegas Jokowi.
Baca juga:
Cuma di RI harga naik jelang Lebaran, negara lain kasih diskon besar
Keuntungan menurun, para pedagang tak setuju adanya operasi pasar
Besaran tarif tebusan jadi penentu keberhasilan pengampunan pajak
BKPM sebut 40 proyek dapat layanan kemudahan investasi
Genjot konsumsi, pemerintah andalkan belanja pegawai negeri sipil
Revitalisasi peran Bappenas tunggu Peraturan Pemerintah
Rupiah makin perkasa di Rp 13.448 per USD