Jokowi terancam kehilangan triliunan pemasukan dari sektor hutan

70 Persen hutan produktif Indonesia belum memberi masukan signifikan. Padahal, izin konsesi sudah banyak diberikan.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah resmi jadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Berbagai pekerjaan rumah (PR) menanti penyelesaian Jokowi, salah satunya dalam mengurangi kebocoran uang negara demi mengoptimalkan pendapatan negara.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyebut kebocoran uang negara memang sangat banyak. Enny membenarkan pernyataan Prabowo yang mengatakan kebocoran negara mencapai ribuan triliun.

Enny menyebut, salah satu kebocoran uang negara yang besar terjadi adalah di sektor kehutanan. Sebanyak 70 persen hutan produktif Indonesia belum memberi masukan signifikan. Padahal, izin konsesi sudah diberikan ke banyak perusahaan.

"Hutan kita banyak sekali terlantar engga diproduktifkan. Tanaman industri itu sudah diberikan hak konsesi ke perusahaan tapi ditelantarkan, jumlahnya mencapai 70 persen. Dulu Pak Prabowo bilang kebocoran ribuan triliun itu bisa jadi," ucap Enny ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (21/10).

Selain itu, praktik penjualan kayu secara ilegal juga masih marak terjadi. Pasalnya, selama ini Indonesia tidak punya pengamanan maksimal di daerah perbatasan. Hal ini membuat oknum yang tidak bertanggung jawab leluasa menjual hasil alam Indonesia.

"Kalau saja hutan 70 persen tadi itu diproduktifkan bisa tanam karet dan lain sebagainya. Sekarang pengelolaannya asal-asalan malah menimbulkan asap. Kebocoran luar biasa, belum lagi banyaknya ilegal," tegasnya.

Enny berharap, pemerintah Jokowi ke depan bisa memaksimalkan hasil hutan ini untuk menambah sektor penerimaan negara. Ini bisa dilakukan dengan revolusi birokrasi dan revolusi mental yang selalu dikampanyekan Jokowi.

"Merealisasikan ini harus ada revolusi birokrasi dan revolusi mental, koordinasi antar kementerian harus kuat dan enggak ada ego sektoral," tutupnya.