Kadin: Kita ingin dunia usaha bersama pemerintah berintegrasi
Kadin berharap agar pemerintah juga bersinergi dengan mengesampingkan ego sektoral.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah dapat terus menggandeng dunia usaha dalam menciptakan iklim ekonomi kondusif. Tujuan akhirnya tentu ialah meningkatnya perekonomian nasional.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan pihaknya juga selalu berupaya menciptakan keterpaduan program antar sektor dan mendukung penuh program pemerintah.
"Kita ingin dunia usaha bersama pemerintah berintegrasi secara harmonis," ungkapnya saat acara dialog ekonomi dan buka puasa bersama di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).
Perhatian berbagai pihak terhadap pembangunan ekonomi, menurut Rosan, merupakan faktor penentu bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan. Maka, keterpaduan langkah antara dunia usaha dengan jajaran pemerintah perlu terus dibina dan diperkuat.
Rosan menambahkan, pihaknya berharap agar pemerintah juga bersinergi dengan mengesampingkan ego sektoral demi terjaganya pembangunan ekonomi.
Sebelumnya, pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) mengenai Evaluasi dan Analisa Dampak dari paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan. Nantinya pokja ini akan menggandeng pengusaha untuk menilai efektivitas regulasi yang telah dikeluarkan. Pengusaha selama ini kerap protes atas kebijakan pemerintah yang tidak meminta masukan mereka sehingga aturan kerap tidak tepat sasaran.
Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, salah satu anggota pokja, mengatakan pokja ini akan melakukan survei guna mendapat masukan dari anggota yang terdiri dari pelaku industri dan asosiasi. Sehingga bisa diketahui apakah ke-12 paket kebijakan yang telah dikeluarkan berjalan sesuai yang diharapkan.
Survei dilakukan dengan melakukan focus group discussion (FGD) dengan para pelaku usaha, jika diperlukan untuk dilakukan pengambilan keputusan untuk beberapa paket yang sudah terbit.
"Bagaimana implementasi di lapangan. Apakah setelah ada deregulasi, ternyata ada regulasi baru yang terbit itu bisa saja terjadi. Hal-hal tersebut yang bisa tahu itu adalah kalangan dunia usaha. Karena mereka yang sehari-hari berada di lapangan, bertemu birokrasi dan layanan masyarakat dalam rangka menjalankan usahanya," kata Mirza di Jakarta.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kuartal II-2022, ekonomi RI mengalami perlambatan. Sebab tahun lalu di periode yang sama, ekonomi mampu tumbuh 5,46 persen (yoy).
-
Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 meningkat dibandingkan dengan kuartal I-2023? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,” terang Edy.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
Laporan: Linda Juliawanti
Baca juga:
Kadin: Tax amnesty tak bisa bawa aset pengusaha di luar negeri
Bos Kadin ingatkan pemerintah: Arah paket kebijakan harus jelas
Swasta siap kontribusi 30 persen dana pembangunan infrastruktur RI
Bos Kadin: Pengusaha jangan ambil untung banyak di Ramadan ini
Peminat sedikit, impor daging sapi beku dikritik
Ramadan, Kadin nilai harga daging sulit sentuh Rp 80 ribu per kg
Kadin minta UMKM juga dapat pengampunan pajak