Kadin minta dilibatkan dalam pembahasan kebijakan ekonomi pemerintah
Kadin tidak hanya menjadi objek regulasi yang dikeluarkan pemerintah.
Pemerintah diminta untuk melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam setiap paket ekonomi yang dibuat. Sehingga, Kadin tidak hanya menjadi objek regulasi yang dikeluarkan pemerintah.
"Ada pertanyaan mendasar, sampai dimana peran Kadin dalam transformasi (paket kebijakan) tersebut. Apakah masih menjadi objek regulasi atau subjek dalam regulasi tersebut," ujar Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam sambutan pada acara Rapat Kerja Nasional Kadin Indonesia bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (19/10).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
Menurut dia, Kadin Indonesia dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah dalam kelanjutan penerbitan paket kebijakan. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih tepat sasaran dan efisien.
"Tentu keinginan terlibat ini juga kesiapan dan kemampuan Kadin sendiri. Peran Kadin tidak hanya memberikan saran dan usulan, tetapi juga ikut dalam perencanaan tersebut. Karena Kadin satu-satunya wadah usaha yang didirikan dengan undang-undang dan posisi paling depan dalam kebijakan dan regulasi," jelasnya.
Dia menambahkan Kadin Indonesia saat ini memiliki kekuatan jaringan dengan adanya kantor cabang di 34 provinsi. Jumlah kantor itu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pasar di pusat hingga daerah.
"Persaingan ini sudah begitu ketat, di masa depan, Kadin perlu memainkan perannya," jelas Suryo.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong akan mengakomodasi keinginan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk terlibat dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah.
"Saya janji akan kerja sama dengan baik, dan blak-blakan," kata Thomas.
Menurut dia, Kadin sering terlibat dalam agenda internasional seperti pertemuan pengusaha se-dunia dan pertemuan antara pemerintah dengan negara sahabat. Hal tersebut bakal mempermudah pemerintah mencapai tujuannya.
"Dimana-mana itu banyak ketemu Kadin, jadi selalu Kadin sudah mendahului ke sana. Menyiapkan acara dan pertemuan-pertemuan. Kalau tidak ada persiapan seperti itu wah resmi kunjungan kerja kita tidak seefektif yang kita inginkan," tutupnya.
(mdk/bim)