Kaji Ulang Penerima BBM Subsidi agar Tepat Sasaran
Pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti pertalite dan solar dinilai belum sepenuhnya efektif. Sebab, banyak dari kalangan masyarakat mampu masih menikmati hal tersebut.
Pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti pertalite dan solar dinilai belum sepenuhnya efektif. Sebab, banyak dari kalangan masyarakat mampu masih menikmati hal tersebut.
"Pemberian subsidi BBM dapat memberikan efek positif seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan ekonomi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi," ujar Area Manager Communication, Ralation & CSR Sumbagut PT. Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria dikutip di Jakarta, Sabtu (24/12).
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
Menurut dia pemberian subsidi layaknya dua mata koin. Kebijakan ini tidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga dampak negatif, karena akan menimbulkan pelebaran defisit fisikal.
Sehingga upaya itu dapat mengganggu optimalisasi anggaran negara bagi belanja produktif. Sebab, mengacu pada minyak dunia yang semakin tinggi akan berdampak signifikan pada selisih pembayaran.
“Oleh sebab itu, pemberian subsidi BBM harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan masalah, dalam hal ini pemerintah harus berusaha mencari cara agar ketepatan subsidi dapat berjalan," ungkapnya.
Berdasarkan hasil data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) total keseluruhan subsidi BBM solar hanya 5 persen yang dinikmati oleh rumah tangga miskin, BBM jenis pertalite hanya dinikmati 20 persen oleh rumah tangga miskin.
Oleh sebab itu, dia mengharapkan pemerintah untuk segera menerbitkan kebijakan subsidi BBM agar tepat sasaran. Secara umum permintaan energi di Asia Tenggara akan tumbuh sampai dengan 60% dari 2018 sampai dengan 2040.
Menurut dia, permintaan minyak di Asia Tenggara melampaui 9 juta barel perhari pada tahun 2040. Hal itu meningkat dibandingkan permintaan saat ini sebesar 6.5 juta barel perhari. "Kesenjangan yang semakin lebar antara kemampuan produksi dan proyeksi kebutuhan migas akan menyebabkan membengkaknya defisit perdagangan energi Asia Tenggara," kata dia.
Sekretaris MES Kabupaten Deli Serdang Ahmad Muhajir mengatakan, pemerintah perlu menyertakan masukan dari semua kalangan termasuk akademisi dan mahasiswa dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pemberian subsidi BBM merupakan proses menuju arah perubahan yang lebih baik.
Menurut dia, mahasiswa sebagai agen perubahan harus berperan dalam peningkatan Kapasitas SDM. Selain itu, sinkronisasi antara pengusaha bisnis, pemerintah dan masyarakat juga amat penting dalam akselerasi pemerataan pembangunan.
"Dengan hal itu, pemerintah diharuskan untuk membangun Infrastruktur pendistribusian BBM Subsidi harus mendekat ke pemukiman nelayan, pelabuhan atau lokasi tambatan perahu nelayan kecil," tegasnya.
Kebijakan yang diharapkan inovasi dan terobosan pelayanan pendistribusian BBM bagi nelayan kecil, seperti menambah titik pelayanan SPBUN/SPDN di lokasi atau sentra nelayan.
"Juga menyediakan tangki pengisian BBM subsidi yang dapat berpindah-pindah. Membuat model baru Perta Nelayan sebagai sub penyalur resmi BBM subsidi berskala kecil, mudah perijinan, dan terjangkau modal," pungkasnya.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)