Karena Hal Ini, Enam Perusahaan Properti dan Pendidikan Siap Investasi di IKN
Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
- Masyarakat Kini Bisa Investasi Properti Tanpa Modal Besar, Begini Caranya
- Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya
- Investasi Properti Susah Dijual, Masyarakat Indonesia Masih Pilih Simpan Emas
- Perpanjangan Insentif Pajak Properti 2024 Dipercaya Bakal Dongkrak Penjualan Apartemen
Karena Hal Ini, Enam Perusahaan Properti dan Pendidikan Siap Investasi di IKN
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) menyebut ada enam investor swasta yang tengah mengajukan inisiatif dalam pengembangan sektor perumahan dan pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Direktur Pembiayaan publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa mengatakan para investor yang mengajukan inisiatif itu tertarik terhadap proyek IKN, sebab risiko investasinya cukup rendah.
"Pemrakasa swasta sudah ada hampir 6 calon investor, di sektor perumahan dan juga ada di sektor pendidikan. Jadi dinamikanya mulai meningkat apalagi untuk tahap awal risiko demand itu akan diambil oleh pemerintah. Jadi swasta yang masuk tidak akan terpapar pada risiko demand, jadi risiko investasi bisa dibilang cukup rendah,"
kata Faaris dalam acara media briefing, Jakarta, Rabu (27/2).
Kendati demikian, Faaris menuturkan hingga saat ini pembiayaan untuk pembangunan tersebut belum berjalan.
Ia bilang , PT SMI masih dalam tahap membantu Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mempersiapkan investasi dan pengembangan.
"Sudah berapa rupiahnya, dari sisi pembiayaan belum ada karena memang masih dalam proses penyiapan untuk masuk ke tahap tender atau penawaran kepada pihak investor swasta," jelas Faaris.
Di sisi lain, Faaris menyampaikan saat ini perseroan tengah mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang nilainya mencapai Rp1,3 triliun.
Jumlah tersebut digunakan untuk 10 proyek, termasuk proyek di IKN.
"Kalau kontrak on hand untuk penyiapan proyek ini kita Rp1,3 triliun untuk long term. Jadi untuk KPBU karena konsepnya kita menerima penugasan itu kita membantu PJPK atau penanggung jawab proyek kerja sama ini termasuk IKN serta ada berbagai proyek KPBU lainnya,"
terang Faaris.