KEIN minta kebijakan perbankan harus sasar semua lapisan masyarakat
Pembiayaan dan keuangan juga ikut mendongkrak tumbuhnya perekonomian Indonesia.
Komite Ekonomi dan Industri Nasional meminta sektor perbankan untuk membuat kebijakan yang mendorong bergeraknya usaha masyarakat. Untuk itu, perlu disusun model bisnis dan visi misi perbankan yang tepat arah dalam menyasar semua lapisan masyarakat, agar mereka mudah dalam mengakses layanan keuangan.
Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Muhammad Syafii Antonio mengatakan kebijakan perbankan yang memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan dan keuangan juga ikut mendongkrak tumbuhnya perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional. Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
"Harapan pertumbuhan ekonomi nasional yang baik itu angkanya di atas 2 digit, bisa saja itu terealisasi dengan kontribusi perbankan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/8).
Syafii mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia harus menyusun peta arah kebijakan keuangan. Menurutnya, penting kedua instansi tersebut menyamakan visi misinya agar nantinya saling menguatkan saat menetapkan kebijakan keuangan.
"Kalau arahnya sudah sama, kebijakan keuangan saling menguatkan yang berpihak untuk kemudahan akses ekonomi masyarakat, maka diharapakan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat menurun," jelasnya.
Dia mengusulkan agar kebijakan pembiayaan dan keuangan nantinya banyak mengarah ke tingkat usaha mikro dan pedesaan. Nantinya dengan begitu, lanjutnya, mampu membuat koperasi menggeliat dan pendapatan keuangan di desa meningkat.
"Teknologi juga semakin berkembang sebab ditunjang dengan akses kemudahan permodalan. Begitu juga bank bisa mengalokasikan sekurangnya 5% untuk arah pendidikan kejuruan sebab banyak masyarakat kita yang masih mengenyam pendidikan formil hanya sampai tingkat SMA, bahkan SMP," jelasnya.
Terkait sistem Financial Technology (Fintech) yang saat ini dikembangkan, dia berharap agar fintech tidak diberlakukan dengan kebijakan yang berat, seperti diterapkan ke model Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"Alasannya sebab bagaimanapun juga tidak akan dapat bisa mengambil alih peran bank," kata Syafii.
Syafii juga ingin nantinya bila muncul kebijakan keuangan yang digodok OJK dan BI, jangan sampai justru mematikan industri keuangan di bawahnya. Menurutnya, industri jasa keuangan dan perbankan harus sama-sama saling tumbuh.
Baca juga:
BI dorong bank asing ikut transaksi Repo
BI sindir perbankan masih 'malas' lakukan transaksi repo
OJK luncurkan aturan resmi untuk perusahaan fintech pekan depan
Modal jadi tantangan terberat bank syariah
Boediono sebut ekonomi RI punya 2 tantangan
Boediono: Tak ada jalan pintas memajukan bangsa
Bank Sinarmas ajak nasabah manfaatkan pengampunan pajak