Kemelut Data Penduduk Miskin di Daerah
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui, sistem ketahanan perlindungan sosial di Tanah Air masih berantakan. Hal itu tercermin dari data penduduk miskin yang disampaikan sejumlah daerah-daerah tidak pernah terbuka secara transparan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui, sistem ketahanan perlindungan sosial di Tanah Air masih berantakan. Hal itu tercermin dari data penduduk miskin yang disampaikan sejumlah daerah-daerah tidak pernah terbuka secara transparan.
Dia mengatakan, banyak daerah-daerah yang ketika ditanya jumlah penduduk miskinnya justru memanipulasi data. Artinya, mereka tidak ingin terlihat daerahnya menjadi salah satu penduduk miskin terbesar. Alhasil, data-data itu kemudian dimainkan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
"Lagi-lagi soal data soal sistem perlindungan sosial banyak daerah ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu pun dikurangi," kata Suharso di Jakarta, Selasa (12/4).
Namun ketika terjadi suatu bencana, atau pandemi global seperti Covid-19 ini justru banyak daerah-daerah yang mengklaim penduduk miskin di daerahnya bertambah. Itu terjadi agar bantuan disalurkan ke daerahnya bisa lebih banyak.
"Ketika ada pembagian bantuan sosial daerah-daerah pun mengatakan jumlah orang miskin yang bertambah. Itu bukan pada masa sekarang, sebelum pandemi pun hal itu terjadi," kata dia.
Terus Berulang
Suharso mengatakan kondisi itu terus dilakukan secara berulang-ulang. Seringkali data-data itu dimainkan kan dikembalikan agar mendapatkan perhatian yang kedua, ketiga dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, sudah saatnya ini menjadi tanggung jawab bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah mengatasi persoalan penduduk miskin.
"Kita harus secara bersama-sama membasmi kemiskinan seluruh ekstrem itu harus mendekati 0 pada tahun 2024 tetapi terjadi sekarang terjadi kenaikan secara merambat ini harus kita tekan dan bahkan sampai dengan nol," katanya.
Untuk sistem perlindungan sosial ke depan, pemerintah akan menjalankan beberapa program-program yang dirancang. Apabila terjadi situasi yang luar biasa seperti pandemi Covid-19 ini setidaknya punya pilihan yang lain bagaimana cara cara mengakomodasi di dalam belanja-belanja pemerintah.
"Jadi kita tidak seperti yang terkejut begitu sehingga mengganggu jalannya pemerintahan," tandas dia.
(mdk/azz)