Kemenhub ajukan pagu anggaran 2019 sebesar Rp 41,5 triliun
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, rincian pagu tersebut akan digunakan pada Sekretaris Jenderal sebesar Rp 722 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 92 miliar, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 15,2 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,4 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,3 triliun.
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perhubungan, untuk membahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam nota keuangan RAPBN 2019.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pagu anggaran Kementerian Perhubungan pada 2019 yakni sebesar Rp 41,5 triliun. Hal itu ditetapkan berdasarkan surat bersama Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan pada 19 Juli 2018 lalu.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
"Bapak ketua dan wakil ketua yang saya hormati, pada kesempatan ini kami laporkan total pagu anggaran 2019 sebanyak Rp 41,5 triliun," kata Menhub Budi di ruang rapat Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (6/9).
Menhub Budi menjelaskan, rincian pagu tersebut akan digunakan pada Sekretaris Jenderal sebesar Rp 722 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 92 miliar, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 15,2 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,4 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,3 triliun.
"Selain itu pagu ini juga akan dialokasikan kepada BPSDM Perhubungan sebesar Rp 3,7 triliun, Badan Litbang Perhubungan Rp 132 miliar, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Rp 162 miliar," ujarnya.
Sementara, komposisi pagu anggaran Kementerian Perhubungan 2019 menurut jenis belanja yakni terbagi dalam empat bagian. Di mana belanja pegawai dialokasikan sebanyak Rp 3,42 triliun, belanja barang meningkat sebesar Rp 2,37 triliun, kemudian belanja barang tidak meningkat mencapai Rp 10,44 triliun, serta belanja modal sebesar Rp 25,32 triliun.
"Sedangkan komposisi anggaran menurut sumber pendanaan rupiah murni Rp 26,7 triliun, SBSN Rp 7,9 triliun, PHLN sebanyak Rp 3,3 triliun, PNBP 1,8 triliun, dan BLU sebanyak 1,5 triliun," pungkasnya.
Baca juga:
Sejak 2015, anggaran kesehatan naik 200 persen
RAPBN 2019 dinilai boros, ini alasannya
Tak melulu berkonotasi politis, ini fungsi bansos bagi perekonomian
Akademisi pertanyakan alasan pemerintah pangkas anggaran pariwisata & kesehatan
Gerindra soal dana bansos naik: Harus terbuka ini uang negara, bukan dari Jokowi
Anggota Gerindra sebut Jokowi gagal wujudkan janji pertumbuhan ekonomi 7 persen