Kemenhub siap ambil alih proyek LRT
Proyek tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp 100 triliun.
Kementerian Perhubungan mengaku siap ambil alih seluruh proyek kereta ringan atau light rapid transit (LRT) yang saat ini tengah dihentikan sementara terkait pembiayaan. Kemenhub saat ini masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo soal kelanjutan proyek LRT.
"Kita siap saja apabila seluruhnya dibiayai APBN dan BUMN asalkan hal itu memang keputusan ratas (Presiden Jokowi)," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko seperti dilansir Antara, Selasa (10/5).
-
Apa solusi yang diusulkan Jokowi untuk menutup kerugian MRT dan LRT? Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau "electronic road pricing" (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut."Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," kata Jokowi.
-
Kenapa LRT Jabodetabek diharapkan dapat mengurangi kemacetan? Resmi dibuka pada 28 Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo, LRT Jabodetabek memberikan pilihan transportasi modern yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta memudahkan mobilitas bagi para pekerja dan penduduk di sekitar stasiun.
-
Kapan LRT Jabodetabek resmi dibuka? Resmi dibuka pada 28 Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo, LRT Jabodetabek memberikan pilihan transportasi modern yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta memudahkan mobilitas bagi para pekerja dan penduduk di sekitar stasiun.
-
Siapa yang mencobai kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Jokowi? Rabu (13/9) hari ini Raffi Ahmad berkesempatan mencobanya bersama Presiden Jokowi.
-
Bagaimana LRT Jakarta Fase 1B akan meningkatkan penggunaan transportasi publik? Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) bertujuan mendukung Manggarai sebagai stasiun sentral."Kami berharap pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai menjadi solusi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi publik, sehingga mengurangi kemacetan di Kota Jakarta," kata dia.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hermanto menegaskan wacana pengambilalihan dikarenakan Pemprov DKI Jakarta merasa keberatan. Sebab, proyek tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp 100 triliun.
Karena itu, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi agar proyek LRT tersebut seluruhnya didanai APBN dengan alasan lintas provinsi.
"Kemenhub hanya melaksanakan tugas sesuai ratas, kalau Presiden yang memerintahkan, urusan dana tinggal di Kemenkeu," katanya.
Hermanto menambahkan proyek tersebut merupakan proyek jangka panjang dari 2016 hingga 2019. Terkait skema pembiayaan, kata dia, pemerintah harus merevisi terlebih dahulu Perpres nomor 98 tahun 2015 sesuai keputusan rapat terbatas yang dilakukan Presiden Jokowi.
Dalam Perpres nomor 98 Tahun 2015, penyelenggaraan LRT dilakukan oleh Kemenhub dan BUMN, yaitu PT Adhi Karya yang saat ini perkembangan pembangunannya sudah tiga persen.
Trase yang dibiayai Kemenhub, yaitu yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, di antaranya Jatiwaringin-Bekasi Timur (13 km) dan Cibubur-Tanah Baru (25 km) dan Tanah Baru-Baranangsiang (6,3 km) yang memakan biaya hingga Rp 23 triliun.
Sementara itu, dalam Perpres nomor 99 Tahun 2015 memuat penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, di antaranya trase Cawang-Dukuh Atas (10,5 km), Dukuh Atas-Senayan (5,7 km), Palmerah-Grogol (5,7 km), Cibubur-Cawang (14,3 km) dan Cawang-Jatiwaringin (5,3 km), termasuk trase yang menghubungkan tempat-tempat untuk Asian Games 2018 yang mencapai Rp 100 triliun.
Baca juga:
Kemenhub: Jepang minat investasi kereta api lintas Utara Jawa
Kemenhub cabut izin maskapai yang tak sampaikan laporan keuangan
Kemenhub imbau maskapai dengan modal negatif lakukan merger
Menhub Jonan: Bandara di beberapa daerah sangat ironi dan tak layak
Banyak jadwal delay akibat pilot mogok, Lion Air terancam sanksi