Kemenhub Tawarkan Proyek Infrastruktur KPBU Mulai Terminal Hingga Pelabuhan
Djoko Sasono mengatakan saat ini Ditjen Perhubungan Darat telah memiliki sejumlah proyek infrastruktur berupa balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi. Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyeberangan.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menawarkan sejumlah proyek infrastruktur konsep Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada para investor. Kali ini di sektor perhubungan darat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, mengatakan saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi. Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyeberangan yang pengoperasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Dimana Pertamina akan menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan infrastruktur hijau? PT Pertamina (Persero) menyiapkan 9 (sembilan) potensi kerjasama dan kolaborasi sebagai upaya langkah konkrit dalam membangun infrastruktur hijau di ajang flagship event ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang akan berlangsung di Jakarta pada 5 - 6 September 2023.
Djoko mengatakan, dalam pembangunan, pengembangan serta pengoprasian infrastruktur di atas tidak luput dari berbagai kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, perubahan administrasi wilayah serta adanya perkembangan sistem teknologi juga kerap menjadi penghambat proyek pembangunan tersebut.
Kemudian faktor lain menjadi kendala adalah kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan sangatlah besar. Namun demikian, realisasi anggaran belum bisa mencukupi untuk itu.
"Oleh karenanya, diperlukan skema baru dalam pembangunan pengembangan serta pengoprasian infrastruktur tersebut melalui kerjasama dengan melibatkan badan usaha agar dapat mengatasi kendala kendala yang ada," kata Djoko dalam acara Investor Gathering, di Jakarta, Rabu (31/7).
Djoko menyampaikan, infrastruktur sendiri merupakan sebuah fasilitas penting yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Sehingga ini menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah pusat untuk mendukung serta melayani masyarakat.
"Oleh karenanya kementerian perhubungan berupaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang menjadi tugas yang fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dengan melibatkan peran badan usaha dalam pelaksanaannya," katanya.
Sebelumnya, Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU saat membangun infrastruktur.
"Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macem apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana," ujar dia.
Baca juga:
5 Fakta Kalimantan Jadi Ibu Kota Baru, Pemindahan PNS Hingga Harga Tanah Naik
Menengok Penyebab Bandara Kertajati Sepi Penumpang
Freeport Gelontorkan Rp462,84 Miliar Bangun Pusat Olahraga untuk PON 2020
2020, Kementerian PUPR Alokasikan Rp2,4 Triliun Ubah Wajah Danau Toba
Citilink Pindahkan Sementara Penerbangan Domestik ke Terminal 2 Soekarno-Hatta
Kembangkan Suramadu, Khofifah Buka Peluang Hadirkan LRT
Tarik Investasi, Pemerintah Siapkan Perpres Badan Pengembangan Wilayah Suramadu