Kemenkeu Ajukan Belanja Pemerintah Pusat di 2020 Capai Rp854 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif anggaran belanja pemerintah pusat untuk Kementerian Lembaga (KL) di 2020 sebesar Rp 854 triliun. Angka ini turun 0,25 persen jika dibandingkan dengan yang diajukan pada 2019 sebesar Rp 855 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif anggaran belanja pemerintah pusat untuk Kementerian Lembaga (KL) di 2020 sebesar Rp854 triliun. Angka ini turun 0,25 persen jika dibandingkan dengan yang diajukan pada 2019 sebesar Rp855 triliun.
"Di 2020 pagu KL ditetapkan sebanyak Rp854 triliun ini memang dibuat awal ini dalam satu sampai dua bulan lalu sedikit alami penurunan dibanding pagu APBN 2019 yang capai Rp855 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
Askolani mengatakan pagu indikatif ini sangat sementara dan tentunya dalam waktu-waktu berjalan masih dapat dirubah oleh pemerintah. Dengan melihat kemampuan fiskal pemerintah dari sisi penerimaan dan dari sisi belanja.
Adapun, penurunan tersebut terjadi karena pemerintah pada 2020 akan memfokuskan belanja KL lebih efisien dan efektif. Sehingga Rupiah yang dibelanjakan akan memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa.
Jika dirata-ratakan sejak 2014-2019 belanja pemerintah pusat untuk KL pertumbuhannya pertahun mencapai 8,2 persen. Di mana masing-masing untuk belanja pegawai tumbuh 9,5 persen, belanja barang 14,3 persen, dan belanja modal 4,1 persen.
Atas dasar itu pemerintah menginginkan agar pada 2020 belanja barang akan diefisienkan untuk kemudian dialihkan ke belanja modal semakin ditingkatkan. Karena, fokus pemerintah dalam rencana kerja pemerintah 2020 adalah pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, serta jaring pengaman sosial.
"Untuk dukung prioritas pemerintah, efisiensi belanja barang KL diupayakan supaya bisa dialihkan ke belanja produktif. Ini arah belanja KL secara umum," pungkasnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif anggaran belanja pemerintah pusat untuk Kementerian Lembaga (KL) di 2020 sebesar Rp846 triliun. Angka ini turun 0,25 persen jika dibandingkan dengan yang diajukan pada 2019 sebesar Rp855 triliun.
"Di 2020 pagu KL ditetapkan sebanyak Rp854 triliun ini memang dibuat awal ini dalam satu sampai dua bulan lalu sedikit alami penurunan dibanding pagu APBN 2019 yang capai Rp855 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
Askolani mengatakan pagu indikatif ini sangat sementara dan tentunya dalam waktu-waktu berjalan masih dapat dirubah oleh pemerintah. Dengan melihat kemampuan fiskal pemerintah dari sisi penerimaan dan dari sisi belanja.
Adapun, penurunan tersebut terjadi karena pemerintah pada 2020 akan memfokuskan belanja KL lebih efisien dan efektif. Sehingga Rupiah yang dibelanjakan akan memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa.
Jika dirata-ratakan sejak 2014-2019 belanja pemerintah pusat untuk KL pertumbuhannya pertahun mencapai 8,2 persen. Di mana masing-masing untuk belanja pegawai tumbuh 9,5 persen, belanja barang 14,3 persen, dan belanja modal 4,1 persen.
Atas dasar itu pemerintah menginginkan agar pada 2020 belanja barang akan diefisienkan untuk kemudian dialihkan ke belanja modal semakin ditingkatkan. Karena, fokus pemerintah dalam rencana kerja pemerintah 2020 adalah pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, serta jaring pengaman sosial.
"Untuk dukung prioritas pemerintah, efisiensi belanja barang KL diupayakan supaya bisa dialihkan ke belanja produktif. Ini arah belanja KL secara umum," pungkasnya.
Baca juga:
Banggar DPR Tawarkan Pemerintah Tingkatkan Defisit Anggaran
Pemerintah Target Defisit APBN 2020 Sebesar 1,75 Persen
Badan Anggaran DPR Setuju Anggaran 4 Menko Sebesar Rp1,262 Triliun
Menko Darmin Usul Anggaran Rp409,35 Miliar di 2020
Fasilitasi Kenaikan Gaji PNS, Menko Puan Ajukan Anggaran 2020 Rp226 Miliar
Sri Mulyani: Kas Negara Tidak Habis, Sekarang Masih Ada Rp100 Triliun