Kemenkeu gandeng Taspen kelola data tunjangan dan gaji PNS daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama PT Taspen melakukan penandatanganan kesepakatan mengenai pengelolaan data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara elektronik. Kerja sama pengelolaan data tersebut mencakup beberapa komponen data PNSD.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama PT Taspen melakukan penandatanganan kesepakatan mengenai pengelolaan data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara elektronik. Kerja sama pengelolaan data tersebut mencakup beberapa komponen data PNSD.
Adapun beberapa komponen data PNSD tersebut antara lain, nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, pangkat dan golongan, jabatan, gaji dan tunjangan, serta tunjangan kinerja dan penghasilan PNSD.
Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro mengatakan kerja sama ini mendukung percepatan bisnis dan layanan kepada peserta Taspen. Di mana, integrasi data pegawai akan lebih mudah diakses melalui Interkoneksi Sistem Informasi Daerah (SIKD) dan sistem informasi di Taspen.
"Kami harapkan penjanjian kerja sama dan akselerasi teknologi ini dapat bermanfaat bagi peserta. Dalam mendukung pengelolaan data PNS daerah yang juga merupakan peserta jaminan sosial yang dikelola Taspen baik jaminan pensiun, tabungan, hari tua, jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian," ujar Iqbal di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/10).
Hingga saat ini, baru sekitar 484 pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Taspen yang dikenal dengan SIMGAJI TASPEN dari total jumlah pemda sebanyak 542 pemerintah daerah. Kemudian, jumlah peserta Taspen hingga saat ini sebanyak 6,7 juta yang terdiri dari 4,2 juta peserta aktif dan 2,5 juta pensiunan.
Di tempat yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan tujuan penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah untuk meningkatkan tata kelola data guna menunjang terlaksananya good governance serta memperkuat database informasi Keuangan Daerah baik kuantitas maupun kualitas data.
"Kemudian bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian dan pertukaran data serta pengembangan Sistem informasi Keuangan Daerah (SiKD). Lalu untuk meningkatkan akuntabilitas pengiriman data dan informasi keuangan daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat," kata Boediarso.
Boediarso berharap kerja sama tersebut dapat terlaksana secara efektif, efisien, produktif, dan optimal, sehingga dapat dihasilkan database Informasi Keuangan Daerah, khususnya data PNSD yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Sehingga bermanfaat dalam penyempurnaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tegasnya.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Baca juga:
80.306 Sarjana berebut kursi CPNS di Kementan
Didominasi kasus bolos, 27 PNS diberhentikan
Kasus bolos masih dominan, 27 PNS diberhentikan
Ribuan perangkat desa geruduk Istana tagih janji Jokowi
Jokowi naikkan tunjangan PNS Badan Informasi Geospasial, tertinggi Rp 22,8 juta
Bos Pajak bakal pensiun, Sri Mulyani diminta cari pengganti berkepemimpinan kuat