Kemenkeu: Negara Tak Ada Kata Tak Punya Dana untuk Penanganan Bencana
Kementerian Keuangan memastikan negara terus berupaya membantu masyarakat dalam menghadapi terjadinya suatu bencana. Dari sisi ketersediaan anggaran, dapat dipastikan selalu ada alokasi dari pemerintah.
Kementerian Keuangan memastikan negara terus berupaya membantu masyarakat dalam menghadapi terjadinya suatu bencana. Dari sisi ketersediaan anggaran, dapat dipastikan selalu ada alokasi dari pemerintah.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, tidak ada istilah negara tidak memiliki dana untuk penanganan bencana. Bahkan, dalam kondisi tersulit pemerintah terus berupaya mencari sumber pendanaan.
-
Kapan benua ini tenggelam? Sekitar 70.000 tahun yang lalu, daratan luas yang kini tenggelam di lepas pantai Australia kemungkinan pernah ditinggali setengah juta manusia.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Mengapa benua ini tenggelam? “Kita berbicara tentang lanskap yang cukup terendam, lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut saat ini,” Kasih Norman, arkeolog Universitas Griffith di Queensland, Australia, dan penulis utama studi baru ini, kepada Live Science.
-
Kapan kelomang berganti cangkang? Kelomang memiliki kebiasaan berganti rumah dengan cara meninggalkan cangkang lama dan mencari cangkang baru yang lebih besar ketika ukurannya bertambah.
-
Bagaimana bentuk Gua Kemang? Berbentuk Tidak Simetris Melansir dari kebudayaan.kemdikbud.go.id, Gua Kemang sendiri berbeda dari gua-gua lainnya yakni memiliki bentuk yang tidak simetris.
-
Mengapa benteng Ulak Karang terbengkalai? Hal ini kurangnya perhatian dari pemerintah setempat untuk menjaga bangunan bersejarah tersebut yang berpotensi sebagai objek wisata karena dekat dengan pantai.
"Jadi tidak ada istilah tidak ada dana," ujar Askolani dalam Rakornas BNPB, Jakarta, Rabu (10/3).
Askolani mencontohkan, beberapa tahun lalu ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, pemerintah sampai harus menjadwal ulang pembayaran utang luar negeri baik utang pokok dan bunga. Hal ini pun mendapat dukungan dari internasional.
"Kita punya pengalaman panjang dalam menangani bencana dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Kita pernah menangani bencana yang masif saat tsunami Aceh. Pada waktu itu kita menggunakan seluruh sumber daya yang ada," jelasnya.
"Dan saat itu pengganggaran besar sekali, butuh pendanaan besar sampai kita melakukan penundaan pemenuhan kewajiban pelunasan utang ke luar negeri. Waktu itu internasional mendukung jadi kewajiban kita membayar pokok dan bunga itu bisa di resceduling," sambungnya.
Hasil penjadwalan ulang tersebut kemudian digunakan untuk penanganan bencana dan pasca bencana. Pemerintah membangun kembali kota kota yang hancur dihempas oleh air laut.
"Uangnya digunakan untuk menangani bencana yang sangat besar sekali pada saat itu. Dan itu kita danai, yang harusnya bayar utang kita alihkan untuk menangani bencana," jelasnya.
Selain bencana di Aceh, pemerintah juga memiliki pengalaman dalam membangun kota Palu, Sulawesi Tengah yang hancur akibat likuidasi tanah. Masalah yang dihadapi saat itu mirip dengan kasus Aceh.
"Yang terbaru, bencana yang cukup besar kita hadapi adalah di Palu, Sulawesi Tengah. Kita saat itu merelokasi dana dari beberapa kementerian untuk digunakan membangun kembali. Termasuk mitigasnya," tandasnya.
Kemenkeu: BNPB Terima Anggaran Rp5 Triliun per Tahun Tangani Bencana
Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Indonesia setiap tahun. Anggaran tersebut siap pakai untuk mitigasi maupun penanganan pasca bencana.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah setiap tahun memberikan anggaran khusus penanganan bencana. Anggaran tersebut siap dicairkan kapan pun dibutuhkan.
"Penanganan bencana kan di-lead BNPB dan kita selama ini mencanangkan dana sebesar Rp4 hingga Rp5 triliun untuk kebutuhan pendanaan ini," ujar Askolani dalam rakornas BNPB, Jakarta, Rabu (10/3).
Askolani mengatakan, dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut, BNPB bekerjasama dengan seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Pemakaian dana tergantung bencana yang tengah dialami oleh masyarakat.
"Dari pemantauan kami kadang seluruhnya terpakai, lebih, kadang bersisa. Itu semua sangat tergantung dengan pola bencana," jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan dana bantuan di kementerian untuk digunakan dalam kondosi mendesak. Misalnya, ketika ada bencana dan masyarakat butuh bantuan sosial maka dapat digunakan anggaran dibawah Kementerian Sosial.
"Punya dana dixkementerian misalnya Kemensos. Dia bisa turun anytime untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat. Kombinasi ini lah yang kemudian, BNPB sudah memiliki pengalaman yang panjang koordinasi dengan yang lain," tandasnya.
(mdk/bim)