Kemenkeu: Pengusaha tak perlu khawatir nikmati fasilitas Tax Amnesty
Pengusaha tidak perlu ragu menikmati fasilitas Tax Amnesty meski sedang digugat.
Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) resmi digugat oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dan empat warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beleid ini dinilai melanggar prinsip konstitusi dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, wajib pajak (WP) atau pengusaha tidak perlu ragu menikmati fasilitas Tax Amnesty meski sedang digugat. Sebab, UU ini dibuat untuk kepentingan nasional yang akan memberikan keuntungan bagi siapa saja yang melaksanakannya.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana prajurit Mataram akhirnya berjualan di Jakarta? Meskipun kalah perang, para prajurit yang kalah justru mulai berjualan di Jakarta dengan dua menu yaitu telur asin dan orek tempe.
-
Kapan trem di Jakarta dihentikan? Operasional trem kemudian dihentikan pada 1959.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kenapa Jakarta semakin macet? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
"Kami mengimbau WP untuk tidak ragu-ragu mengikuti program ini karena di periode pertama kan pajaknya menarik hanya 2 persen. Supaya pemerintah berkeinginan agar dana bisa cepat masuk. Pada akhirnya ini untuk keadilan masyarakat banyak, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi," kata Hadiyanto di Jakarta, Kamis (14/7).
Pembuatan UU tersebut sudah melalui prosedur yang sama dengan UU lainnya, sehingga bisa dibuktikan kelegalan dari UU tersebut.
"Gugatan ini akan kami lawan. Kenapa mesti ragu? Maka pemerintah berharap para wajib pajak yang akan ikut tidak usah khawatir, pasal-pasal di UU tax amnesty sangat memberi kepastian hukum baik bagi WP dana fiskus. Semua orang berhak ikut ini," imbuhnya.
Hadiyanto mengimbau agar wajib pajak bisa segera mendaftar untuk mendeklarasikan program tax amnesty dan membayar uang tebusan.
"Kami selalu meyakinkan mereka kalau ini kesempatan bagi semua. Dan respon mereka positif. Saat UU Tax Amnesty disahkan, IHSG dan naik dan Rupiah menguat. Artinya pasar merespon ini dengan baik," pungkasnya.
Baca juga:
Pemerintah cari proyek bakal dibiayai dana repatriasi tax amnesty
Pemerintah janji tak bikin iri antar bank tampung dana repatriasi
Kemenkeu sebut PMK tax amnesty terbit pekan depan
Menko Darmin didaulat jadi ketua tim melawan gugatan UU Tax Amnesty
5 Polemik UU Pengampunan Pajak hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi
LSM yakin judicial review UU Tax Amnesty ke MK tak akan sia-sia
Jokowi siapkan tim lawan gugatan UU Tax Amnesty, ini jawaban PERADI