Kemenko Perekonomian: Pagu Anggaran PEN Tak Ditambah, Hanya Pengaturan Ulang
Pada prinsipnya, komposisi perubahan pada anggaran program PEN tahun ini adalah tetap sama, yakni menjaga ruang fiskal. Mengingat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dibatasi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegriarso memastikan, pagu anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 masih berada di kisaran Rp699,43 triliun. Menurutnya tidak ada tambahan sekalipun ada beberapa pos yang mengalami adanya peningkatan anggaran.
"(Anggaran PEN) masih dalam pagu besaran yang jumlahnya Rp699,43 triliun. Hanya pengaturannya prioritas mana yang diberikan sektor kesehatan dan reafocusing dulu yang kita akan dahulukan," katanya dalam dialog Bantuan Pemerintah di Masa PPKM Darurat, Kamis (15/7)
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
Pada prinsipnya, komposisi perubahan pada anggaran program PEN tahun ini adalah tetap sama, yakni menjaga ruang fiskal. Mengingat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dibatasi.
"Dalam konteks ini Kementerian Keuangan kemarin sudah melakukan realokasi kembali di dalam program-program pemulihan ekonomi nasional. Beberapa program terjadi pergeseran peningkatan dan juga ada penyesuaian dan lain sebagian nya," jelas dia.
Seperti diketahui, dalam anggaran PEN 2021 ada beberapa pos yang ditambah dan dikurangi anggarannya. Namun perubahan tersebut tidak sampai mengubah pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp699,43 triliun.
Misalnya saja tambahan anggaran terjadi kepada tiga pos, yakni perlindungan sosial, kesehatan, dan insentif usaha. Peningkatan ini terjadi karena lonjakan kasus Covid-19 meningkat, dan membuat pemerintah harus bertindak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Rincian Perubahan
Untuk anggaran pelindungan sosial saat ini menjadi Rp153,86 triliun dari sebelumnya Rp148,27 triliun. Kemudian untuk sektor kesehatan, yakni dari Rp172,8 triliun meningkat jadi Rp193,9 triliun. Dan insentif usaha saat ini berada di Rp62,83 triliun dari sebelumnya hanya Rp56,7 triliun.
Sementara dua pos lainnya yang berkurang adalah dukungan UMKM dan Korporasi serta program prioritas. Di mana masing-masing hanya mendapatkan anggaran Rp171,7 triliun dan Rp117 triliun. Padahal sebelumnya berada di Rp194,7 triliun dan Rp127,8 triliun.
Sebelumnya, Pemerintah Jokowi berencana akan menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp225,4 triliun. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk penanganan lonjakan Covid-19 dan menambah stimulus bagi program PEN.
"PPKM darurat ada usulan tambahan yang besarnya Rp225,4 triliun," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Senin (5/7).
(mdk/idr)