Kemenkop UKM Gandeng BKPM Kembangkan Koperasi dan UMKM
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK).
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia secara daring.
"Langkah ini sebagai landasan bagi para pihak untuk mensinergikan program dan kebijakan dalam rangka peningkatan kerja sama kemitraan antara penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar dengan pelaku UMKM serta koperasi. Kami menyediakan data dan informasi terkait profil pelaku UMKM serta koperasi yang potensial untuk dapat bermitra dengan penanam modal," kata Teten Masduki melalui keterangan resminya, Kamis (17/9).
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana DKUKMP Bontang membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha? DKUKMP Kota Bontang bekerja sama dengan Perbankan yang ada dikota bontang untuk dapat membantu Penguatan Modal para Pelaku UMKM yang ada dimota Bontang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Bagaimana BRI membantu pelaku usaha UMKM? Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk program pemberdayaan, nyatanya terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara umum. "Ini adalah pilar perekonomian. UMKM yang terus bergerak dengan dukungan BRI, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Implikasinya terlihat dari level usaha riil di masyarakat. Ekonomi tumbuh. Di sisi lain, BRI pun menunjukkan catatan kinerja yang baik," ujar Erick.
Teten menjelaskan, Ruang lingkup MoU antara Kemenkop UKM dan BKPM tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, fasilitasi kemitraan penanaman modal, dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi.
BKPM diharapkan dapat menyediakan data dan informasi, terkait profil penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar, yang tercatat di BKPM yang melakukan kemitraan dengan pelaku koperasi dan UMKM.
Di samping itu BKPM juga dapat menyediakan data berupa izin usaha pada sektor UMKM yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, sinergi keduanya juga meliputi konsultasi dan pendampingan penyusunan perjanjian kemitraan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, termasuk menyiapkan database UMKM di Indonesia.
Teten Masduki mengatakan ke depan akses pengembangan teknologi bagi UMKM juga harus jadi perhatian untuk persiapan pasca-pandemi. "Kita harus segera siapkan transformasi UMKM, digitalisasi baik dalam produksi strategi pemasaran termasuk penyerapan riset dan pengembangan untuk produk UMKM yang berkualitas," imbuhnya.
Perizinan UMKM
Sementara itu Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, kerjasama ini merupakan sejarah baru karena untuk pertama kalinya BKPM ikut mengurus perizinan UMKM secara legal. Kerjasama antara kedua lembaga memang sudah terjalin sejak lama, namun saat ini dilakukan dengan lebih intensif dan diformalkan dalam bentuk nota kesepahaman.
"Kerja sama ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mengeksekusi arahan Presiden. Sekarang, setiap investor yang masuk ke Indonesia, wajib hukumnya melakukan kemitraan dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal setempat. Tidak bisa ditawar lagi itu," katanya.
Melalui kerja sama ini, pemerintah memberikan ruang kepada UMKM untuk lebih berperan banyak dalam perekonomian bangsa melalui tiga hal, yaitu perizinan yang tidak berbelit-belit melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Key Performance Indicator (KPI) BKPM yang mewajibkan investasi besar dari dalam maupun luar negeri menggandeng UMKM, dan kesempatan mengembangkan kewirausahaan melalui UMKM.
"Setiap investasi yang masuk pada sebuah daerah tidak hanya harus menaikkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus bisa menumbuhkan pengusaha yang baru," ujar Bahlil.
Nota kesepahaman itu mengatur di antaranya kegiatan fasilitasi kemitraan antara Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) skala besar dengan pelaku UMKM. Fasilitasi tersebut mencakup kegiatan match making seperti penyelenggaraan seminar, market sounding, forum bisnis, atau melalui kunjungan misi/delegasi instansi pemerintah negara, perusahaan asing maupun UMKM.
Selain melakukan fasilitasi kemitraan, Kemenkop UKM dan BKPM juga berkomitmen melakukan peningkatan kapasitas (capacity building) pelaku koperasi dan UMKM terkait prosedur dan peraturan perizinan penanaman modal, serta manajemen usaha.
(mdk/azz)