Kemenkop UKM: Realisasi Penyaluran KUR Capai Rp46 Triliun Hingga 22 Februari 2022
"Untuk KUR Mikro sebesar Rp31,47 triliun kepada 921.609 debitur, KUR kecil/khusus sebesar Rp13,65 triliun kepada 60.89 debitur, dan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar Rp53 juta kepada 3 debitur."
Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Irene Swa Suryani mencatat, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 22 Februari 2022 sebesar Rp46,03 triliun yang diberikan kepada 1,08 juta debitur.
"Untuk KUR Mikro sebesar Rp31,47 triliun kepada 921.609 debitur, KUR kecil/khusus sebesar Rp13,65 triliun kepada 60.89 debitur, dan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar Rp53 juta kepada 3 debitur," ujarnya saat mengikuti kegiatan sosialisasi program KUR di Pandeglang, Banten dikutip dari Antara, Kamis (24/2).
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Bagaimana BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Hingga kuartal I/2023, BRI sendiri berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Irene memberikan sosialisasi tentang KUR untuk memberikan persepsi dan pemahaman kepada pelaku usaha mikro terkait program ini, serta memperluas penyaluran KUR bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pandeglang.
Hingga saat ini, realisasi penyaluran KUR di Pandeglang per 22 Februari sesar Rp78,89 miliar kepada 2.073 debitur.
"Potensi besarnya penyaluran KUR tentunya akan bermanfaat dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha mikro di Pandeglang," kata dia.
Pihaknya mengharapkan pelbagai pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam penyaluran KUR.
Perkuat Permodalan
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, Suaedi Kurdiatna menyatakan program KUR berkontribusi dalam memperkuat kemampuan permodalan UMKM.
“Terutama dalam pengembangan sektor riil dan pembiayaan UMKM yang berimbas kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Suaedi.
Berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM setempat pada 2021, di Pandeglang terdapat 230.989 UMKM dengan rincian 189.660 usaha mikro dan 41.329 usaha kecil.
Namun, UMKM di Pandeglang disebut masih menghadapi beberapa permasalahan.
Antara lain rantai pasok yang pendek, keterbatasan akses permodalan, kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan produksi masih rendah, promosi produk unggul masih kurang, hingga belum tersedia sistem informasi database UMKM dengan perusahaan.
(mdk/idr)