Kemenparekraf: Keputusan Pembukaan Tempat Wisata di Tangan Pemda
Pemda juga mempunyai wewenang untuk menutup destinasi wisata jika kondisi pandemi tersebut semakin memburuk akibat adanya aktivitas wisata. Kewenangan ini diambil melalui rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang melibatkan Kementerian Kesehatan pada beberapa waktu lalu.
Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Raden Kurleni Ukar menegaskan bahwa pembukaan destinasi wisata di era new normal menjadi kewenangan pemerintah daerah (Pemda). Sebab, Pemda dianggap lebih memahami tingkat keparahan penyebaran pandemi Covid-19 di daerahnya.
"Jadi, kapan dibuka dan lain tidak bisa ditanyakan Ke Kemenparekraf. Tapi di tentukan oleh daerah masing-masing," tegas dia dalam diskusi virtual. via YouTube, Jumat (26/6).
-
Apa yang diresmikan oleh Kemenparekraf di Desa Wisata Jerowaru? Ekowisata Bale Mangrove adalah bukti nyata kolaboraksi yang kuat dari keberlanjutan program Kampanye Sadar Wisata (KSW) 5.0 di Desa Wisata Jerowaru,” kata dia.
-
Kenapa Wisata Perahu Kalimas diharapkam bisa meningkatkan ekonomi? Menurut pemerintah Kota Surabaya, wisata ini diharapkan akan menjadi daya tarik wisatawan domestik yang bisa meningkatkan ekonomi sekitar.
-
Bagaimana Kemenparekraf terlibat dalam pengembangan Ekowisata Bale Mangrove? Terlibat langsung dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan menjembatani beragam kolaboraksi pendukung dibukanya Ekowisata Bale Mangrove di Desa Wisata Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) terus mendorong komitmen mewujudkan kontribusi nyata pariwisata yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian lingkungan menuju pariwisata berkelanjutan.
-
Kenapa Desa Wisata Selamanik mendapatkan penghargaan dari Kemenparekraf? Desa wisata Selamanik layak dikunjungi saat berkunjung ke Kabupaten Ciamis. Baru-baru ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan Desa Wisata Selamanik di Kabupaten Ciamis, sebagai 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.
-
Mengapa Kemenparekraf mendukung pengembangan Ekowisata Bale Mangrove? Hal ini merupakan praktik baik yang sangat konkret untuk mencapai visi dan tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan,” jelas Rinto.
-
Bagaimana Pelindo membangun konektivitas pariwisata di Indonesia? Selain itu, para delegasi akan diajak untuk mengunjungi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang disiapkan untuk menjadi jangkar dalam membangun konektivitas pariwisata di Indonesia
Selain itu, menurut Kurleni, Pemda juga mempunyai wewenang untuk menutup destinasi wisata jika kondisi pandemi tersebut semakin memburuk akibat adanya aktivitas wisata. Kewenangan ini diambil melalui rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang melibatkan Kementerian Kesehatan pada beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, pembukaan destinasi wisata dinilai penting untuk kembali menggeliatkan kondisi ekonomi daerah. Khususnya bagi daerah yang hanya mengandalkan penerimaannya dari geliat sektor pariwisata.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemda dan pengelola destinasi wisata agar kooperatif menerapkan protokol kesehatan di berbagai aktivitas di masa new normal. Sehingga industri pariwisata domestik diharapkan kembali pulih secara bertahap menuju capaian sebelum adanya pandemi Covid-19.
Minta Insentif Pemerintah
Secretary General of Tourism Promotion Organization (TPO), Kim Soo-il menyarankan, pemerintah Indonesia untuk turut memberikan insentif pada sektor pariwisata disaat kondisi Covid-19 sudah melandai.
Insentif itu sangat berguna agar sektor pariwisata bisa cepat bangkit kembali dan turut meningkatkan perekonomian.
"Beberapa hari yang lalu, saya ke pulau Jezu salah satu destinasi pariwisata. Saya berbicara dengan Gubernur, ternyata di saat kasus melandai banyak masyarakat yang beraktivitas hiking, tracking, olahraga, yang meningkat," katanya dalam diskusi virtual UCLG ASPAC, Kamis (25/6).
Oleh karena itu, Kim mengatakan, bentuk insentif untuk sektor pariwisata bisa berupa kerja sama dengan maskapai penerbangan, transportasi, penyedia objek wisata, penginapan-penginapan dengan diskon yang cukup besar.
"Jadi saya kira, dengan langkah-langkah itu pemerintah Indonesia bisa mengambil insentif untuk sektor wisata, karena Korea melihat potensi itu sangatlah besar. Dengan catatan penyebaran Covid-19 sudah menurun saya kira," tuturnya.
Selain insentif terhadap sektor wisata, dia juga menyarankan, pemerintah Indonesia mencoba bekerjasama dengan sejumlah industri untuk memberikan diskon-diskon pada produknya. Harapannya agar terjangkau dengan daya beli masyarakat saat ini.
"Jadi saya sangat berharap nantinya Indonesia menerapkan bisa menerapkan normalisasi pada pariwisata dengan tetap terapkan protokol kesehatan. Karena pariwisata juga banyak memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat," tutupnya.
(mdk/idr)