Kemenperin raih opini WTP selama 10 tahun berturut-turut sejak 2008
Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan 2017. Hal ini membuat Kementerian tersebut berhasil mempertahankannya hingga 10 kali berturut-turut sejak 2008.
Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan 2017. Hal ini membuat Kementerian tersebut berhasil mempertahankannya hingga 10 kali berturut-turut sejak 2008.
"Alhamdulillah, kami merasa bersyukur dan bangga, serta mengucapkan terima kasih atas pemberian penghargaan ini," ujar Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemenperin Haris Munandar melalui siaran pers, Jakarta, Sabtu (9/6).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Jepang mengelola keuangan di Indonesia? Gedung Departement of Finance dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Gedung ini juga menjadi tempat pengelolaan keuangan dan pemutusan kebijakan ekonomi oleh Jepang.
-
Siapa yang dikabarkan mengalami kesulitan keuangan? Meskipun kabar suami Zaskia Gotik yang sedang mengalami kesulitan keuangan, rumah tangga mereka dengan Sirajuddin semakin harmonis.
-
Siapa yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Kenapa Presiden Sukarno merasa kesulitan keuangan? "Adakah seorang kepala negara lain yang melarat seperti aku hingga sering meminjam uang dari ajudan?' kata Sukarno. "Dalam hal keuangan aku tidak mencapai banyak kemajuan sejak zaman Bandung," tambahnya.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
Penghargaan yang diterima oleh Kemenperin tersebut, secara langsung diserahkan oleh Anggota II BPK Agus Joko Pramono kepada Inspektur II Kemenperin, Edy Waspan di Kantor BPK, Jakarta. Melalui prestasi yang dicapai ini, Kemenperin terus berkomitmen dan fokus dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di seluruh satuan unit di lingkungan Kemenperin agar semakin tertib dan profesional sesuai peraturan yang berlaku.
"Capaian kami ini karena didukung para aparatur yang berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang lebih baik serta quality assurance (penjaminan mutu) yang dilakukan pengawas internal," tuturnya.
Upaya ini juga mendorong dalam pemberian laporan keuangan dapat dilakukan secara tertib dan tepat waktu sekaligus menghasilkan output yang maksimal. Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada empat kriteria.
Keempat syarat itu adalah kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Sebelumnya, Kemenperin juga meraih penghargaan dari pemerintah karena mampu mempertahankan opini WTP atas audit laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut pada periode 2012-2016. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2017.
Selama ini langkah-langkah yang telah dilakukan Kemenperin untuk mempertahankan predikat WTP sebagai bagian dari Key Performance Indicators (KPI) Menteri Perindustrian adalah dengan menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian tentang Rencana Aksi mempertahankan opini WTP. Adapun rencana aksi tersebut, di antaranya membentuk tim untuk menginventarisasi dan memproses hibah atas barang milik negara (BMN) yang diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Rencana aksi mempertahankan opini WTP merupakan panduan teknis operasional yang akan dilaksanakan secara konsisten mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan seluruh staf di lingkungan Kemenperin. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenperin untuk mampu menjalankan birokrasi berkelas dunia seiring menghadapi tantangan industri 4.0.
"Jadi, mereka juga perlu menguasai perkembangan teknologi terkini. Hal ini karena pemerintah tengah melakukan transformasi industri menuju ke arah digital atau yang biasa disebut industri 4.0," paparnya.
Baca juga:
Terima laporan keuangan pejabat negara, KPK buka sesi dengar pendapat
Sambangi KPK, Bamsoet, Moeldoko dan Kabareskrim serahkan laporan keuangan
BPK: Di 2016, 74 Kementerian dan Lembaga raih opini WTP
Laporan keuangan DKI ditarget dapat WTP saat dipimpin Anies-Sandi
Tak becus urus dana desa, sejumlah Kades di Cianjur terancam dipecat
Dituding tak transparan, Ketua RT di Banten dilaporkan warga
Banyak bangunan Belanda bermasalah, bikin Bandung raih WDP dari BPK