Kementerian PUPR Bakal Percepat Belanja Infrastruktur di Kuartal III-2020
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, akan terus fokus mempercepat belanja infrastruktur terutama yang berdampak langsung dalam mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat lewat Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, akan terus fokus mempercepat belanja infrastruktur terutama yang berdampak langsung dalam mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat lewat Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Hal ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Kementerian PUPR pada tahun 2020 akan fokus agar semua program kerja pada kuartal ketiga ini dapat digenjot, (bahkan sebagian yang berada) di kuartal keempat bisa ditarik ke depan, baik progran padat karya maupun program reguler. Pembangunan infrastruktur diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pemulihan kondisi ekonomi," kata Menteri Basuki seperti dikutip dari laman resminya, Selasa (18/8).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
Pada tahun anggaran 2020, APBN merupakan instrumen yang kini sangat diharapkan untuk pengungkit pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional dengan mempercepat realisasi fisik dan keuangan.
Kementerian PUPR telah melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sehingga pagu Kementerian PUPR saat ini menjadi sekitar Rp83,97 triliun. Dari total alokasi tersebut, sebesar Rp11,52 triliun diperuntukkan untuk Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work).
Tercatat hingga pertengahan Agustus tahun 2020 (per 17 Agustus), penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar sudah senilai Rp36,47 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp83,97 triliun (44 persen). Sedangkan khusus untuk program PKT rutin Kementerian PUPR telah telah disalurkan sebesar Rp6,84 triliun atau sebesar 60,14 persen.
Selain mengalokasikan anggaran program PKT rutin tahun 2020 sebesar Rp11,5 triliun dengan target penerima manfaat 614.480 orang, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat reguler menjadi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp654 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.000 orang.
"Dengan menjadi skema padat karya, pekerjaan yang bisa dikurangi penggunaan alat berat diganti dengan memaksimalkan tenaga manusia. Kita tidak ingin bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan pada saat Pandemi seperti ini," ujar Menteri Basuki.
Baca juga:
Kementerian PUPR Catat Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Subsidi Capai 81 Persen
Punya Anggaran Rp12 Triliun, Menteri PUPR siap Buka 700.000 Lapangan Kerja di 2021
Terima Anggaran Terbesar di 2021, ini Rencana Kerja KemenPUPR Dengan Dana Rp 148,8 T
Kementerian PUPR Dorong Generasi Milenial Tinggal di Hunian Vertikal
Kementerian PUPR Bangun Tanggul Sementara Cegah Luapan Sungai di Luwu Utara
PT PP Groundbreaking Pembangunan Bendungan Tamblang Senilai Rp769 Miliar