Kemnaker Alokasikan Rp5,2 T, Latih Tenaga Kerja di BLK Seluruh Indonesia
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengalokasikan dana sebesar Rp5,2 triliun untuk pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di mana, pelatihan akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) se-Indonesia. Bambang mengungkapkan alokasi dana tersebut termasuk untuk pembangunan fasilitas BLK.
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengalokasikan dana sebesar Rp5,2 triliun untuk pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di mana, pelatihan akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) se-Indonesia.
"Anggaran totalnya di Kementerian Ketenagakerjaan itu Rp6,9 triliun yang Rp5,2 triliun itu untuk pelatihan SDM," kata Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2).
-
Apa solusi yang ditawarkan Kemnaker untuk mengatasi kesenjangan pasar kerja? Sebagai solusi mengurangi kesenjangan pasar kerja, pihaknya telah membuat kebijakan link and match yang mengarah pada kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja yang terpadu.
-
Bagaimana Kemnaker membantu pengusaha dalam pencegahan risiko kecelakaan kerja? Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong pengusaha agar melakukan tindakan pencegahan risiko Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja (KK/PAK) yang diintegrasikan melalui program K3, dengan memberdayakan lembaga dan SDM K3 di perusahaan sebagai upaya perlindungan pekerja.
-
Apa upaya yang dilakukan Kemnaker untuk melindungi tenaga kerja di sektor UMKM? Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Sosialisasi Penerapan Ergonomi dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja UMKM pada Sabtu (19/8/2023) di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata program aksi kepedulian Pemerintah terhadap tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.
-
Di mana permasalahan tentang tenaga kerja terjadi? Susahnya cari Kerja di Indonesia Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah Air Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan
-
Apa yang dilakukan Kemnaker untuk melindungi pekerja? Kemnaker Sosialisasi Modular Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Berbasis Teknologi Informasi K3 merupakan salah satu perlindungan dasar ketenagakerjaan yang menjadi Fundamental Principal and Rights at work Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong pengusaha agar melakukan tindakan pencegahan risiko Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja (KK/PAK) yang diintegrasikan melalui program K3, dengan memberdayakan lembaga dan SDM K3 di perusahaan sebagai upaya perlindungan pekerja.
-
Kenapa kerja sama antara Kemnaker dan Kadin dianggap penting? MoU tentang dua hal ini sangat penting mengingat Kemnaker dan Kadin memiliki ranah tugas yang hampir sama, yakni menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya.
Bambang mengungkapkan alokasi dana tersebut termasuk untuk pembangunan fasilitas, peremajaan alat di setiap BLK se-Indonesia. Alokasi dana ini dalam waktu tiga tahun terakhir meningkat tiga kali lebih.
Menurut dia, hal itu merupakan wujud keseriusan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka untuk merespon program prioritas pembangunan nasional, yaitu pembangunan kualitas SDM.
"Anggaran tersebut adalah untuk mengimplementasikan program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas yang akan dilatih pada tahun 2020 ini sebanyak kurang lebih 500.000 orang dan juga akan mensertifikasi 381.065 orang," katanya.
Peningkatan Keterampilan Dorong Pekerja dapat Pekerjaan
Menurut Bambang, pelatihan menjadi salah satu solusi bagi setiap tenaga kerja dalam rangka untuk meningkatkan keterampilannya dan untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga dia meminta kepada peserta di BLK Kendari agar tidak hanya meningkatkan skill (technical skill, soft skill), tetapi juga harus melek teknologi.
Dengan alokasi dana yang lumayan besar, kata dia, diharapkan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dapat mencapai sasaran, tidak hanya terhadap aspek kuantitas dan kualitas, tetapi juga pada aspek penerapan tenaga kerja di Indonesia juga termasuk peningkatan produktivitasnya.
"Artinya anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga dunia industri sehingga dapat menyerap tenaga kerja, dapat meningkatkan kesejahteraan dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan dan mendorong ekonomi nasional," ujarnya.
(mdk/bim)