Kemnaker kirim tim ke Malaysia bahas TKI

Kemnaker telah mengirim tim untuk berkoordinasi langsung dan melakukan pembicaraan informal dengan Pemerintah Malaysia, agar ada perbaikan program e-Kad.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri meminta Pemerintah Malaysia mengevaluasi program Enforcement Card (e-Kad) atau re-hiring bagi pekerja migran ilegal. Menaker ingin program tersebut dievaluasi secara lebih baik terkait prosedur, akses, dan pembiayaannya.

"Prinsipnya jika transformasi ilegal menjadi legal mau didorong maka prosesnya harus dipercepat, dipermudah, dan biayanya dimurahkan, bahkan gratis. Termasuk yang pemulangan secara sukarela," kata Menaker Hanif di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7) kemarin.

Hanif mengungkapkan, pihaknya telah mengirim tim untuk berkoordinasi langsung dan melakukan pembicaraan informal dengan Pemerintah Malaysia, agar ada perbaikan program e-Kad.

"Kita sudah kirim tim ke sana untuk melakukan pembicaraan informal dengan Pemerintah Malaysia. Sekaligus untuk menyampaikan masukan-masukan kita terkait permasalahan tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, sebelum masalah e-Kad mengemuka, pemerintah sebenarnya juga terus aktif melakukan diplomasi dengan Malaysia terkait TKI nonprosedural. Dan dia menekankan bila pemerintah sangat berkepentingan dalam menjamin keselamatan dan memastikan hak-hak TKI non prosedural yang tertangkap razia imigrasi Malaysia terjamin secara hukum.

"Kita sudah sering melakukan pertemuan dengan Malaysia baik yang digelar di Indonesia maupun di sana. Bahkan Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Perdana Menteri Najib Razak membicarakan persoalan TKI ini. Makanya kita minta akses ke konsuleran itu untuk memastikan semua terpenuhi. Akses ke Konsuleran itu sangat penting untuk memastikan hak-hak hukum TKI dihormati, diperlakukan secara manusiawi, ditempatkan secara layak dan nantinya proses deportasinya kita minta dilakukan secara cepat," tuturnya.