Kena sunat anggaran, Kemenhub batal beli pesawat dan bus baru
Kena sunat anggaran, Kemenhub batal beli pesawat dan bus baru. Kemenhub hanya akan melakukan perpanjangan kontrak jangka panjang terhadap perusahaan-perusahaan operator bus. Saat ini, rencana tersebut tengah diproses oleh Kementerian Keuangan.
Kementerian Perhubungan menyatakan kesiapannya untuk memangkas anggaran untuk kedua kalinya. Hal ini sesuai dengan usulan Kementerian Keuangan yang telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akibat pemangkasan anggaran tersebut maka kementeriannya akan melakukan efisiensi seperti pembatalan pembelian pesawat dan bus. Bus nantinya akan diberikan untuk dikelola oleh Perum Damri.
"Kami tidak membeli pesawat dan bus dulu, tetapi disubsidi saja," ujar Menteri Budi di Kantornya, Jakarta, Selasa (1/11).
Dia menambahkan, pihaknya hanya akan melakukan perpanjangan kontrak jangka panjang terhadap perusahaan-perusahaan operator bus. Saat ini, rencana tersebut tengah diproses oleh Kementerian Keuangan.
"Kami memberikan kontrak jangka panjang, kita lagi minta persetujuan dengan Menkeu supaya bisa membuat jangka panjang, sehingga memastikan uang yang ditanamkan yang benar-benar," ucapnya.
Meski demikian, mantan direktur PT Angkasa Pura II (Persero) memastikan pemotongan tidak akan dilakukan kepada program strategis. "Kita memang dikurangi tapi masih optimis bisa manage," katanya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan memotong kembali belanja negara Rp 137,6 triliun. Termasuk, Kementerian Perhubungan dipotong sebesar Rp 2,7 triliun menjadi Rp 45,98 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penghematan yang dilakukan berasal dari sisa anggaran tahun lalu. Pemilihan pos sunat dilakukan tidak asal-asalan, yakni menggunakan semacam kategori penyaringan.
Seperti, penghematan tidak boleh menyasar gaji dan tunjangan. Lalu, tidak dapat dilakukan pada dana bantuan sosial serta program yang berorientasi pada masyarakat miskin.
Kemudian, pengeluaran pemerintah yang tidak dapat dilakukan pada program yang telah masuk kontrak.
Baca juga:
Hapus 2.000 kegiatan, Ridwan Kamil klaim hemat anggaran capai Rp 1 T
Ini saran Bank Dunia agar Indonesia keluar dari perlambatan ekonomi
Pangkas perjalanan dinas Rp 5 T, Mendikbud benahi sekolah rusak
DPR rapat dengan Menhan dan Panglima TNI bahas penghematan anggaran
DPR khawatir Bos BKPM mundur karena diberi anggaran kecil
Bos BI: Tax Amnesty & pemangkasan anggaran jaga defisit tetap aman
Mentan: Kami potong dana dinas demi lahan jagung 2 juta hektar
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Siapa yang menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan beras? Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Selasa (19/3), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 triliun untuk bantuan beras selama 6 bulan hingga Juni 2024.