Ketimpangan Desentralisasi Fiskal dalam Otonomi Daerah Masih Tinggi
Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah sejak tahun 2004 masih menimbulkan variasi dan disparitas antar daerah. Ada daerah dengan capaian kinerja yang tinggi, tetapi tidak sedikit daerah yang masih tertinggal.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah sejak tahun 2004 masih menimbulkan variasi dan disparitas antar daerah. Ada daerah dengan capaian kinerja yang tinggi, tetapi tidak sedikit daerah yang masih tertinggal.
Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) telah memberikan kewenangan untuk mengatur beberapa sektor seperti pendidikan. Namun selama hampir 17 tahun berlangsung masih ada terdapat wilayah yang angka partisipasi murni (APM) SMP dan SMA masih terbatas.
-
Bagaimana Presiden Soeharto membangun industri otomotif di Indonesia? Presiden Soeharto punya cara pandang baru membangun ekonomi Indonesia. Dengan kebijakan pro pada modal asing, Presiden Soeharto memilih industri otomotif sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.
-
Bagaimana perubahan di industri otomotif Indonesia pada era Jokowi? Terjadi perubahan besar dalam kepemilikan usaha di industri otomotif Indonesia. Variabelnya banyak.Menariknya, merek otomotif China mulai masuk pada 2017 lewat Wuling dan DFSK. Disusul Hyundai (Korea) pada 2021.Yang terbaru, merek China kembali masuk pada 2022-2023: Chery, Neta, Great Wall Motor (GWM), dan lain-lain. Varialebel utama antara lain krisis moneter 1998, krisis industri keuangan 2008, dan sebagainya. Variabel ini cukup mengubah potret raja otomotif Indonesia di era Jokowi:Dari pengusaha ke kelompok usaha (konglomerasi).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan otonomi daerah dalam pengembangan ekonomi syariah? Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah," kata dia.
-
Kapan sektor otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat? Pada tahun 2000-an, sektor otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
"Angka partisipasi pendidikan di wilayah Papua yang capaian APM SMP dan SMA hanya 13,3 persen sedangkan angka nasional mencapai 70,86 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Raker Komisi XI, DPR RI membahas RUU HKPD, Jakarta, Senin (13/9).
Setidaknya ada 3 daerah dengan tingkatan APM SMP dan SMA terendah se-Indonesia yakni Kabupaten Intan Jaya (13,34 persen), Kabupaten Sintang (49,71 persen) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (51,27 persen). Sedangkan wilayah dengan capaian APM SMP dan SMA tertinggi yaki Kabupaten Humbang Hasundutan (90,38 persen), Kota Metro (88,26 persen) dan Kota Bima (88,07 persen).
Begitu juga dengan akses terhadap air minum yang layak. Hanya ada tiga wilayah dengan capaian penyediaan air minum layak sebesar 100 persen yaki Kota Magelang, Kota Tegal dan Kabupaten Klaten. Sedangkan capaian terendah ada di Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen, Kabupaten Mamasa 22,91 persen dan Kabupaten Tulang Bawang 27,4 persen.
Dari sisi penduduk miskin, selama pandemi Covid-19 diakui Sri Mulyani terdapat peningkatan hingga 10,19 persen. Kota Tangerang yang sempat tingkat kemiskinannya 0 persen pun kini naik menjadi 1,68 persen. Disusul Kota Badung, Bali sebesar 1,78 persen dan Kota Depok 2,07 persen.
"Dari sisi penduduk miskin kalau secara nasional di angka 10,19 persen sedikit meningkatkan karena Covid-19," kata dia.
Sementara itu, untuk wilayah dengan penduduk miskin terbanyak ada di Kota Deiyai yang jumlahnya mencapai 41,76 persen, Kabupaten Sumba Tengah mencapai 33,49 persen dan Kabupaten Sula Raijua sebanyak 30,18 persen.
Dari fakta-fakta yang ada ini, Sri Mulyani menilai perlu ada evaluasi dalam pelaksanaan TKDD dan dana tranfer daerh lainnya. Sehingga dibutuhkan kebijakan baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Oleh karena itu kita harus melakukan evaluasi. Makanya dibutuhkan kebijakan baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Baca juga:
Sri Mulyani Sebut Pelaksanaan Otonomi Daerah Belum Optimal
Mengenal Tujuan Otonomi Daerah dan Penjelasannya, Perlu Diketahui
Kemendagri Catat Dampak Negatif Otonomi Daerah Marak Ekploitasi SDA & Konflik Sosial
Kemendagri Ungkap Lima Daerah dengan Indeks Inovasi Terendah
Perekonomian Indonesia Dinilai Meningkat Berkat Otonomi Daerah
Revisi Otonomi Khusus Papua Diminta Tak Hanya Sebagian