Ketua MPR di Catatan Akhir Tahun: Pandemi Memaksa Mesin Perekonomian Dimatikan
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, dampak pandemi ini membuat hampir semua kegiatan produktif terhenti. Daya rusak Covid-19 memang sangat luar biasa. Bahkan, teknologi kekinian sekalipun tak mampu mencegah kerusakan itu. Tak pelak perekonomian dunia dan juga ekonomi Indonesia pun masuk zona resesi.
Penyebaran virus corona telah mewabah di hampir seluruh negara di dunia. Menginfeksi juta orang tak terkecuali di Indonesia. Derita hidup tak hanya dirasakan pasien atau keluarga yang kehilangan kerabat yang tak tertolong. Dampaknya pun dirasakan puluhan juta orang lainnya yang harus kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan.
"Pembatasan sosial untuk memutus rantai penularan Covid-19 tak hanya merusak sendi-sendi perekonomian, tetapi juga memaksa dimatikannya mesin-mesin ekonomi," tulis Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (25/12).
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara di atas rata-rata nasional? Keberhasilan itu, lanjut politukus PDIP ini, karena pihaknya berhasil menjaga harga-harga kebutuhan tetap stabil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ."Kemarin juga kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat bahwa Sulut bisa menggerakkan ekonomi kreatif yang ada. Jadi bulan Agustus ini pengakuan dari pemerintah pusat bahwa apa yang kita kerjakan selama ini berdampak sangat positif bagi pembangunan Sulut."
-
Apa yang menjadi fokus Kemendag dalam menjaga kelancaran kegiatan ekonomi? "Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
Bambang mengatakan, dampak pandemi ini membuat hampir semua kegiatan produktif terhenti. Daya rusak Covid-19 memang sangat luar biasa. Bahkan, teknologi kekinian sekalipun tak mampu mencegah kerusakan itu. Tak pelak perekonomian dunia dan juga ekonomi Indonesia pun masuk zona resesi.
"Manusia nyata-nyata dibuat tak berdaya, dan hanya bisa menyaksikan kerusakan itu sambil bertahan atau isolasi mandiri agar tidak terinfeksi virus corona," imbuhnya.
Akibatnya, negara harus menunda sebagian besar rencana kegiatan produktif 2020. Sebab anggaran yang ada harus direlokasi untuk membiayai perlindungan sosial. Dari total pagu anggaran Rp 234,33 triliun, realisasi perlindungan sosial pada November 2020 telah mencapai Rp 207,8 triliun atau 88,9 persen.
Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga berupaya menjaga daya tahan sektor bisnis. Untuk klaster insentif dunia, dialokasikan anggaran Rp 120,6 triliun. Hingga November 2020, penyerapannya mencapai Rp 44,29 triliun atau 36,7 persen.
Khusus pembiayaan korporasi, baru terserap Rp 2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp 62,2 triliun. Alokasi anggaran untuk klaster UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) tercatat Rp 114,81 triliun, dan realisasinya sudah mencapai Rp 96,61 triliun atau 84,1 persen.
Tak hanya itu, Satgas PEN juga mengalokasikan anggaran untuk menyokong sektor pendidikan. Dana ini digunakan untuk menerapkan proses pembelajaran jarak jauh dan menjaga kesejahteraan tenaga pendidik. Utamanya bagi komunitas guru dan dosen Non PNS atau honorer.
"Semua upaya ini, selain menggambarkan penderitaan banyak orang yang tidak terinfeksi Covid-19, juga menjadi penjelasan tidak langsung tentang adanya ragam kerusakan akibat Pandemi Covid-19," tutur Bambang.
Meski terbilang sangat mahal, Bambang mengatakan inisiatif negara memberi perlindungan sosial, merawat sektor kesehatan dan pendidikan hingga insentif bagi sektor bisnis dan UMKM harus direalisasikan.
Ini dilakukan untuk dua tujuan yang ideal dan strategis, yakni merawat dan memastikan kehidupan tetap berlanjut. Termasuk agar stabilitas nasional yang tetap terjaga walau kehidupan masyarakat masih diselimuti pandemi Covid-19.
(mdk/azz)