Keuangan pemerintah Jokowi jadi terbaik dalam 12 tahun, ini sebabnya
Moermahadi menyebut sejumlah faktor yang membuat BPK memberikan opini terhadap LKPP 2016. Yaitu, sebanyak 74 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) mendapat opini WTP. Itu termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya keras pemerintah membenahi laporan keuangan. Ini menyusul keputusan lembaga audit negara tersebut, untuk pertama kali dalam 12 tahun terakhir, memberikan penilaian tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016.
"LKPP tahun ini jelas lebih baik dari sebelumnya," kata Ketua BPK Moermahadi Soerjad Djanegara, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (22/5).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan Jokowi di BEI? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Atas dasar itu, dia meminta pemerintah memertahankan prestasi tersebut. Sebab, pihaknya tak menjamin memberikan penilaian yang sama terhadap LKPP mendatang.
"Penilaian kami bisa naik-turun. Kalau ada sesuatu temuan material yang tak bisa ditoleransi, itu bakal menurunkan penilaian," katanya. "Jadi pesan kami, ya harus dipertahankan."
Moermahadi menyebut sejumlah faktor yang membuat BPK memberikan opini terhadap LKPP 2016. Yaitu, sebanyak 74 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) mendapat opini WTP. Itu termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN).
Kemudian, temuan BPK dalam LKPP sudah ditindaklanjuti pemerintah. Lalu, tak ada selisih total anggaran belanja antara Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara dan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.
"Dalam LKPP sebelumnya selalu ada selisih," katanya. "Sekarang pemerintah sudah punya single database dan sistem rekonsiliasi elektronik."
Sekedar mengingatkan, pemerintah sudah diwajibkan menyusun laporan keuangan sejak 2004. Ini sesuai perintah UU No.17/2013 tentang Keuangan Negara.
Dan, BPK selalu memberikan disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap LKPP 2004 hingga 2009. Sebab, lembaga audit itu tak yakin dengan kewajaran laporan keuangan yang disajikan pemerintah pada periode itu.
Namun, pemerintah terus membenahi laporam keuangannya. Terbukti, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPP 2010-2015.
Baca juga:
Laporan keuangan pemerintah Jokowi-JK jadi terbaik dalam 12 tahun
Penantian 12 tahun pemerintah dapat predikat WTP dari BPK
BPK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintah 2016
Sidang e-KTP, BPK ungkap Kemendagri tak berikan rincian harga blanko
MA lantik Moermahadi sebagai Ketua BPK