KKP tak ikut tanggung jawab soal proyek reklamasi Teluk Jakarta
Proyek tersebut milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sehingga tak melibatkan KKP.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja menyebutkan kementeriannya tidak ikut bertanggungjawab atas proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurut dia, proyek tersebut milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sehingga tak melibatkan KKP.
Dia mengatakan, tanggung jawab tersebut tertera pada Peraturan Presiden (Perpres) tahun 1995 yang menyebutkan Gubernur DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap pengembangan wilayahnya. Saat itu, reklamasi bentuknya adalah untuk pengembangan Teluk Jakarta secara menyeluruh.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta berencana untuk meningkatkan kondisi TK Gudang Peluru? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. "Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK," ucap Heru.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
"Tahap kedua ada Perpres 55 tahun 2008, ada perubahan yang tadinya menyeluruh tertutup penambahan luasan berubah menjadi pulau. Sedangkan undang-undang kita baru tumbuh di UU 27 tahun 2007," ujar Syarif di kantor KKP, Jakarta, Kamis (11/2).
Dalam UU tersebut, memberi kewenangan bagi KKP untuk mengelola ruang tata laut wilayah pesisir. Di sana menyebutkan ada wilayah kabupaten kota dengan batas maksimum 2.000 hektar, ada wilayah provinsi, lintas provinsi, dan kawasan strategis nasional.
"KKP bertanggungjawab untuk kawasan strategis nasional dan reklamasi yang dilakukan lintas provinsi. Disitu kelihatan pegangan Gubernur DKI pada Perpres tahun 1995 dan tahun 2008. Itu terjadi sebelum UU ini terbit," kata dia.
Dengan begitu, tugas KKP adalah untuk meyakinkan bahwa apapun yang dilakukan dalam proyek reklamasi tersebut tidak akan berdampak pada bencana alam. Dia menilai, pembangunan reklamasi Teluk Jakarta bisa saja dilakukan tanpa berdampak negatif bagi lingkungan.
"Selama tidak merusak lingkungan, reklamasi Teluk Jakarta bisa dilakukan. Desain (pembangunan) tidak boleh merusak lingkungan dan tidak menyebabkan banjir, itu saja," jelas Syarif.
Namun, apabila sampai terjadi kerusakan lingkungan akibat pembangunan ini, maka KKP akan melakukan kerja sama dengan semua pihak guna memperbaiki hal tersebut.
"Kita ada tim dari litbang untuk meneliti dampaknya. Dan menulis surat kepada Gubernur DKI Jakarta agar hal-hal yang sudah kita hitung jadi tugas pengembang untuk melakukan perbaikan," pungkas dia.
Baca juga:
Ibu-ibu nelayan berorasi tolak reklamasi Teluk Jakarta di DPRD DKI
Reklamasi laut, Ahok akan jadikan kawasan Ancol berkelas dunia
Ahok: Kajian 20 tahun lalu, teluk Jakarta sudah terkontaminasi
Nelayan protes reklamasi bakal direlokasi ke pulau di Teluk Jakarta
Reklamasi pantai Jakarta Utara ancam habitat ikan
Reklamasi Teluk Jakarta di balik kematian ikan di pantai utara