Komisi III Setujui Pagu Anggaran BNN Rp 1,6 Triliun di Tahun 2021
Dia mengatakan, Komisi III DPR RI menerima pagu anggaran BNPT tahun 2021 sebesar Rp515,9 miliar dan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp304,7 miliar.
Pagu dan tambahan anggaran tahun 2021 yang diajukan lima lembaga disetujui Komisi III DPR RI. Kelimanya yakni, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Narkotika (BNN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komnas HAM.
"Komisi III DPR dapat menerima pagu anggaran BNN tahun 2021 sebesar Rp1,6 triliun serta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp234,05 miliar," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan kelima lembaga, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/9).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Dia mengatakan, Komisi III DPR RI menerima pagu anggaran BNPT tahun 2021 sebesar Rp515,9 miliar dan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp304,7 miliar. Untuk pagu anggaran PPATK tahun 2021, menurut dia, juga disetujui sebesar Rp224,6 miliar dan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp14,9 miliar.
"Komisi III DPR dapat menerima pagu anggaran LPSK tahun 2021 sebesar Rp79,4 miliar dan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp129,1 miliar, serta pagu anggaran Komnas HAM tahun 2021 sebesar Rp100,2 miliar serta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp22,8 miliar," ujarnya.
Menurut dia, seperti dilansir Antara, Komisi III DPR juga meminta laporan penggunaan anggaran Semester I dan rencana belanja Semester II tahun 2021 pada Rapat Kerja Evaluasi APBN berjalan dengan catatan apabila terdapat belanja barang dan belanja modal yang tidak prioritas dapat dialihkan.
RDP tersebut dihadiri Kepala BNN Heru Winarko, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.