Komisi IX Minta Pemerintah Terbuka Soal Data Penerima Vaksin Covid-19
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah terbuka soal data penerima vaksin covid-19. Sebab, hingga H-1 pelaksanaan vaksinasi, data penerima vaksin belum dapat diakses publik.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah terbuka soal data penerima vaksin covid-19. Sebab, hingga H-1 pelaksanaan vaksinasi, data penerima vaksin belum dapat diakses publik.
"Jadi kalau kemudian targetnya adalah 60-70 persen populasi (masyarakat Indonesia) ini divaksin untuk membentuk herd immunity, kita khawatir kalau kemudian data ini tidak dibuka secara transparan, maksud dan tujuan pemerintah untuk membentuk herd immunity tidak tercapai," tutur Netty di Jakarta, Selasa (12/1).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang menyampaikan solusi mengatasi kesenjangan pasar kerja di hadapan Komisi IX DPR? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I DPR RI, pada Selasa (14/11/2023).
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong pencegahan pinjol ilegal? Selain masyarakat, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan OJK untuk menindak pinjol ilegal yang marak di tengah masyarakat. Maka dari itu, jumlah pengaduannya terus meningkat. Hingga 28 Maret 2024, OJK mencatat pengaduan terkait pinjol ilegal mencapai 4.985 aduan. Dimana, OJK juga telah memblokir 311 pinjol ilegal sejak awal tahun ini. "Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
Selain itu, Netty juga menyoroti tata kelola komunikasi pemerintah yang kurang meyakinkan masyakat untuk menerima vaksinasi Covid-19. Menurutnya, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk melakukan tata kelola komunikasi publik dalam meyakinkan masyarakat serta memastikan bahwa tidak ada faktor apapun terhadap vaksinasi, selain menyelamatkan kemanusiaan dan nyawa rakyat Indonesia.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu juga memberikan catatan kepada pemerintah untuk melakukan vaksinasi dengan rendah hati. Rendah hati dalam arti bukan hanya menakut-nakuti masyarakat dengan sanksi dengan denda dan sebagainya. Tapi bagaimana pemerintah dengan penuh kerendahan hati menyampaikan bahwa vaksin ini disediakan benar-benar untuk menurunkan kurva pandemi dan masyarakat dari sebaran virus Covid-19.
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah merilis izin penggunaan darurat vaksin Covid-19. Vaksin asal China, Sinovac dengan nama CoronaVac resmi mendapatkan EUA atau Emergency Use Authorization (UEA). EUA atau otorisasi penggunaan darurat adalah izin yang dikeluarkan untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu di mana dalam hal ini adalah vaksin Covid-19.
Baca juga:
China Kirim 15 Juta Dosis Vaksin Sinovac dalam Bentuk Curah
Jelang Vaksinasi Covid-19, Menkes Jalin Komunikasi dengan IDI
Tolak Vaksinasi Covid-19, Warga Kabupaten Bekasi Terancam Denda hingga Rp1 Juta
Mampukah Vaksin Covid-19 Mengakhiri Pandemi di 2021?
DPR Sebut Izin BPOM Beri Kepastian Keamanan dan Khasiat Vaksin Sinovac
MUI Terbitkan Fatwa Halal Vaksin Covid-19 Sinovac